Masyarakat tersebut dapat diarahkan untuk memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.
Program tersebut menyasar peningkatan kualitas rumah masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan tidak pasif dalam mengidentifikasi calon penerima.
Langkah tersebut dinilai penting agar program perumahan pemerintah tepat sasaran.
Pada akhirnya, percepatan BPHTB dan penguatan data pertanahan diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pelayanan pertanahan yang lebih cepat juga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.