Sport Center Kepahiang Terkendala Hibah Lahan, Pemkab Terus Lobi Pemprov Bengkulu

RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Kabupaten Kepahiang terus berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan sport center bertaraf nasional di wilayahnya. 

Namun hingga kini, langkah strategis tersebut masih terganjal pada persoalan dasar yakni belum adanya kepastian hibah lahan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Usulan hibah lahan Balai Benih Ikan (BBI) di Kelobak yang diajukan sejak Maret 2025 lalu belum menunjukkan perkembangan berarti. 

Pemkab Kepahiang sebelumnya telah mengajukan proposal resmi disertai audiensi dengan jajaran Pemprov, namun hingga kini belum ada sinyal positif yang menandakan disetujuinya permohonan tersebut.

BACA JUGA:Bibit Sawit Ilegal Bernilai Tinggi Disita, Dua Warga Sumsel Dilimpahkan ke Jaksa

BACA JUGA:193 Calon Jemaah Haji Siap Diberangkatkan, 3 Pindah Kloter Karena Domisili

Padahal, pembangunan sport center tersebut diyakini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan olahraga lokal dan berpotensi menjadi ikon baru Kabupaten Kepahiang.

"Walaupun tidak semuanya (usulan hibah lahan diakomodir, red), setidaknya 5 hektare sudah cukup," kata Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, SIP.

Lokasi lahan BBI yang diajukan berada sangat strategis, tepat di samping kantor bupati, dengan luas keseluruhan sekitar 13 hektare. 

Jika sebagian kecil saja dari lahan tersebut dapat dihibahkan, pemkab sudah siap melangkah ke tahap selanjutnya yakni menyusun Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design/DED) untuk diajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Ya, kita serius untuk ini (bangun sport center, red). Sejauh ini, untuk mewujudkan pembangunan tersebut Pemkab telah melayangkan usulan hibah lahan langsung kepada Gubernur Bengkulu,” tegas Nata.

BACA JUGA:Cerita Pedagang yang Direlokasi ke Pantai Pasar Bawah: Sedih, Harus Mulai dari Nol Lagi

BACA JUGA:Si Kecil Belum Juga Bisa Bicara? Kenali Apa Itu Speech Delay dan Gejalanya

Bupati Nata juga mengungkapkan bahwa pendanaan proyek ini tidak akan mengandalkan APBD semata, mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pendekatan telah dilakukan ke pemerintah pusat.

Sumber: