Optimalkan Digitalisasi, 80 Desa Masih Blank Spot

 

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Hingga 2022 ini, ada sekitar 80 desa yang masuk dalam kategori blank spot (tidak tersentuh sinyal komunikasi). Serta ada 30 desa yang masih low signal. Terkait hal ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tahun ini berkomitmen untuk mengatasi kendala dari era digitalisasi ini.

Untuk itu, Pemprov Bengkulu juga mulai menjajaki kerja sama dengan dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Dimana sebagai langkah awal bersama APJII, Pemprov Bengkulu segera merealisasikan program IIX tersebut salah satunya Taman Budaya district internet exchange.

“Sehingga ada pusat untuk pendistribusian internet dan para pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua, sehingga lebih kompetitif, lebih murah, layanannya bisa lebih baik," kata Rohidin, usai penjajakan kerjasama antara Pemprov Bengkulu dengan APJII dan Tim Percepatan Implementasi Warkop Digital Bengkulu, Rabu (19/1).

Dijelaskannya, untuk menghilangkan blank spot, termasuk low signal, jelas akan semakin maksimal dan kompetitif dengan kerjasama APJII tersebut. Ini untuk langkah awal program strategis Gubernur Bengkulu optimalkan infrastruktur digital mulai dijajaki APJII.

Dengan adanya Taman Budaya district internet exchange. Nantinya diharapkan ada pusat untuk pendistribusian internet dan para pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua namun lebih kompetitif, lebih murah serta layanannya bisa lebih baik. ada pusat untuk pendistribusian internet dan para pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua namun lebih kompetitif, lebih murah serta layanannya bisa lebih baik.

Menurutnya, percepatan implementasi pelaksanaan desa digital, dengan mengerahkan potensi yang ada, mulai dari SDM hingga anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Salah satunya dengan mempercepat implementasi program desa digital tersebut.  “Ada 3 langkah awal yang kita lakukan. Pertama kerjasama dengan APJII, kedua dengan break down agar di seluruh kecamatan nanti juga terkoneksi dengan jaringan internet sehingga masyarakat tidak harus pakai kuota kalau sudah ada jaringan di wilayah itu,” jelas Rohidin.

Selain itu, bisa lebih murah bahkan bisa menjadi salah satu produk bisnis BUMD. Nanti realnya akan dibuat minimum satu Kecamatan satu Desa untuk pilot projects terkait dengan Warung Kopi Digital. Kemudian untuk langkah ketiga, dengan melakukan perekrutan Cyber Academy. Kemudian mendirikan untuk melatih minimum 10 pemuda desa yang memahami dunia perinternetan sehingga dia bisa mengoperasikannya.

“Kalau ketiganya di combine dan berjalan ini akan mengakselerasi betul gerak ekonomi berbasis digital di setiap desa di Bengkulu,” jelasnya.

Terpisah, usai pertemuan awal itu, Ketua Umum APJII Muhammad Arif, menyampaikan ada 2 program utama yang menjadi pokok pembahasan. Pertama program Indonesia Internet Exchange (IIX), di mana saat ini telah hadir di 14 provinsi di Indonesia dan yang kedua dengan hadirnya IIX tadi bertumbuh pengusaha internet baru di Bengkulu serta mengundang pengusaha internet dari luar Bengkulu untuk berinvestasi di Bengkulu.

“Banyak penyedia jasa internet ini akan semakin mempercepat infrastruktur digital dan meningkatkan kualitas layanan internet kepada masyarakat Bengkulu. Sehingga bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan Pemprov Bengkulu dengan menghadirkan IIX itu,” sampainya. (war) 

Sumber: