Serapan Anggaran Covid-19 Rendah

BENGKULU - Serapan anggaran penanganan Covid -19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih dinilai rendah. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, ia menyampaikan pihaknya meminta agar Pemprov Bengkulu dapat mempercepat penggunaan anggaran penanganan Covid-19 itu.

Pihaknya menyayangkan masih rendahnya serapan anggaran itu. Untuk diketahui, anggaran penanganan covid-19 Pemprov Bengkulu sebesar Rp 38, 4 miliar tersebut dari April kemarin mampu terserap sebesar Rp 15,2 miliar.

“Dari 4 bulan lalu, kalau kita bicara kebutuhan rakyat, memang bantuan covid-19 itu dibutuhkan ketika awal terjadinya kasus di Bengkulu yang membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas,” katanya.

Dijelaskannya, apabila bantuan itu baru saat ini mau dipakai, maka masyarakat sudah tidak terlalu membutuhkan itu. Mengingat saat ini, masyarakat sudah bisa mencari nafkah seperti biasanya. Pihaknya menyayangkan, untuk konsep anggaran Covid-19 senilai Rp 38,4 miliar iuntuk bantuan sembako, bantuan kesehatan dan bantuan tunai belum dilakukan secara optimal.

Apalagi, kemungkinan akhir Agustus ada pembahasan APBD P yang mengakibatkan anggaran tersebut dikembalikan. Pihaknya juga menyesalkan karena sebelumnya Pemprov Bengkulu berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pasca covid-19 tetapi hal itu tidak jadi diberikan. Jika dilihat kondisi masyarakat saat ini, masyarakat mereka masih sangat membutuhkan itu.

Terpisah, Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto menyebut, dari total anggaran penanganan Covid – 19 se Provinsi Bengkulu sebesar Rp 686,4 miliar baik untuk Jaringan Pengaman Sosial (JPS), bidang kesehatan maupun Pemulihan Ekonomi (PEN) baru terealisasi Rp 186,0 miliar atau 27,01 persen hingga 11 Agustus 2020 ini.

“Jika melihat dari segi penyerapan anggaran lambat, untuk itu pemerintah harus bisa melihat peta permasalahan di daerah,” imbuhnya.

Sehingga penyerapan anggaran yang direlokasi dan refocusing dapat dinilai baik atau tidak baik realisasinya. Itu bukan berdasarkan besar atau kecilnya dari nominal serapan anggaran. Namun berdasarkan dampak langsung terhadap masyarakat di wilayah kerja pemerintah di masing-masing daerah.

“Itu kita tidak bisa katakan yang terserah banyak itu bagus atau jelek, atau terserap sedikit itu bagus atau jelek. Dari situ kita tidak bisa menilai. jadi ini tergantung dari peta masalah di tiap masing-masing daerah," imbuhnya.

Pihaknya pun gencar melakukan koordinasi terhadap pemerintah di kabupaten/kota. Akan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara situasi sekarang dengan anggaran yang digelontorkan. (war)

Sumber: