Pada Paripurna RAPBD Provinsi Bengkulu, Belanja Barang dan Jasa Disoroti Dewan

BENGKULU - Belanja barang jasa sebesar Rp 637 miliar yang tertuang dalam salah satu belanja daerah pada Rancangan APBD Provinsi Bengkulu menjadi sorotan. Hal ini seperti diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM saat diwawancara usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan tentang RAPBD Provinsi Bengkulu tahun 2021.

Seperti diketahui, untuk proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 3,062 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 948 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 2,1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,068 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah sebesar Rp 3,052 triliun. Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp 1,895 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,2 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp 637 miliar, belanja hibah sebesar Rp 43,3 miliar. "Yang saya lihat dari pidato nota pengantar yang disampaikan Plt Gubernur itu yang janggal adalah belanja barang dan jasa mencapai Rp 637 miliar. Bagikan saja kurang lebih 41 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Berarti rata-rata di OPD itu sebesar Rp 15,5 miliar, terlalu besar," kata Edwar, Kamis (26/11).

Sementara itu, kata Edwar, untuk belanja modal hanya Rp 736 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 8 miliar, belanja transfer sebesar Rp 412 miliar. "Masa belanja modal hanya Rp 736 miliar, sementara belanja barang dan jasa sebesar Rp 637 miliar, nanti akan kita evaluasi lagi saat dibahas di Banggar," ungkap Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu ini.

Sementara itu, Plt Gubernur Bengkulu, H. Dedy Ermansyah, SE mengatakan dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021 anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi prioritas. "Karena kita masih berada di masa pandemi Covid-19, maka di APBD tetap memprioritaskan penanganan Covid-19," ungkap Dedy. (zie)

Sumber: