Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi Menteri, Tracing Lebih Gencar dengan Melibatkan TNI

JAKARTA - Kebijakan  memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Kemarin (26/7), Mendagri Tito Karnavian mengedarkan tiga Inmendagri yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis di daerah.

Untuk wilayah Jawa Bali yang berada di level 3 dan 4, Tito menerbitkan Inmendagri 24 tahun 2021. Di situ, ada 95 kabupaten/kota yang masuk dalam total level 4 dan ada 33 kabupaten/kota yang masuk dalam level 3.

Secara substansi, Tito menyebut tidak banyak perubahan. Hanya saja ada sedikit penyesuaian pada kegiatan UMKM seperti asongan, tukang cukur, pedagang kaki lima dan sejenisnya. "Kita tegaskan di sini dapat dilaksanakan dengan pengaturan pemerintah daerah setempat," imbuhnya.

Kemudian pihaknya juga mengatur pelaksanaan PPKM level 4 di luar Jawa-Bali dalam Inmendagri nomor 25/2021. Secara total, ada 45 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang masuk kategori PPKM level 4. "Ini untuk merespons memitigasi adanya beberapa daerah di luar jawa bali yang terjadi kenaikan. Kita tidak ingin terjadi pingpong," tuturnya.

Beleid selanjutnya adalah Inmendagri nomor 26/2021 yang mengatur PPKM daerah lainnya di luar Jawa Bali. Secara keseluruhan, ada 276 kabupaten/kota yang masuk level 3 dan 65 kabupaten/kota di level 2.

Mantan Kapolri itu menambahkan, tiga instruksi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan koordinasi dengan Forkopimda dilakukan guna menyamakan persepsi.

"Kemudian mengeluarkan produk kebijakan baik dalam surat edaran, instuksi gubernur, bupati, walikota. Kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing," jelasnya.

Bukan hanya jajaran pemerintahan, dia meminta kepala daerah menggandeng tokoh masyarakat di wilayahnya guna membantu upaya persuasif. Dia berharap, cara persuasif lebih banyak diambil dibanding penegakkan hukum.

"Kalau dilakukan upaya koersif, semua dalam aturan hukum dengan penggunaan kekuatan yang minimum," kata Tito.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atawa subsidi gaji bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut akan diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Penerima diharuskan merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Pendaftarannya mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per tanggal 30 Juni,” ujarnya kemarin.

Persyaratan lainnya adalah besaran upah yang diterima setiap bulan maksimal sebesar Rp 3,5 juta. Bantuan tersebut hanya diberikan bagi pekerja yang terdampak penerapan PPKM level 4 dan level 3.

Subsidi gaji diberikan sebesar Rp 500 ribu untuk dua bulan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan. “Itu akan diberikan Rp 500 ribu untuk dua bulan sehingga per orang akan mendapatkan Rp 1 juta,” tambah Airlangga.

Sejauh ini perkembangan yang cukup menggembirakan karena pertumbuhan kasus positif turun yang angka yang cukup rendah kemarin (26/7) yakni 28.228. Angka ini hampir separuh dari kenaikan tertinggi kasus pada pertengahan Juli lalu.

Sementara itu, angka kesembuhan mencapai rekor tertinggi yakni 40.374 kasus. Kesembuhan yang tinggi ini sukses mengurangi angka kasus aktif secara signifikan yakni berkurang 13.633 kasus. Meski demikian, angka kasus kematian masih tinggi yakni 1.487 kasus.

Meskipun sudah dilakukan pelonggaran, namun angka tes dan telusur Indonesia masih saja belum mampu untuk mencapai jumlah yang mumpuni. Dua hari terakhir, yakni 25 dan 26 Juli angka tes per hari hanya berkisar di 124 dan 121 ribuan orang saja.

Perpanjangan PPKM pun disambut positif oleh legislatis. Dengan catatan, baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama total dalam menjalankan PPKM level 3 dan level 4 ini demi mempercepat terkendalinya penyebaran virus. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa PPKM darurat sebelumnya memang belum mencapai target angka kasus per hari, tetapi setidaknya sudah ada penurunan dan itu menunjukkakn PPKM lumayan efektif.

Dasco mengingatkan bahwa masih ada target yang harus dikejar bersama, yakni penurunan kasus hingga di bawah angka 10 ribu per hari. Dia mengapresiasi keputusan pemerintah memperpanjang PPKM meskipun ini bisa dikatakan kebijakan yang pahit. Politisi Gerindra itu juga mengingatkan agar masyarakat tetap mempertahankan ketaatan protokol kesehatan.

"Kepada masyarakat, mohon bersabar. Kita semua berharap perpanjangan PPKM level 4 ini bisa berdampak pada penurunan angka Covid-19 secara signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih," ungkap Dasco dalam keterangan tertulisnya kemarin (26/7). Masyarakat juga diimbau untuk mendukung ikhtiar penurunan kasus Covid-19 ini dengan ikut vaksinasi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi agar bisa memperbaiki situasi epidemiologis.

Yang pertama adalah target nasional 400 ribu tes per hari dan rasio telusur satu kasus 15 kontak erat harus segera dipenuhi. ”Dalam 22 hari PPKM selama ini maka hanya ada 2 hari yang testingnya lebih dari 200 ribu, yang lain semua masih angka 100 ribu-an,” jelas Yoga kemarin (26/7)

Selain itu, data angka tes harus dijabarkan per kabupaten/kota. Sehingga bisa diketahui mana daerah yang lamban dalam hal tes dan telusur, mana yang mumpuni. Jika hanya dipaparkan angka nasional saja, maka bisa jadi ada daerah yang tinggi sekali dan ada yang rendah sekali tes nya.

Yoga mengatakan, menemukan mereka yang positif pada tes dan telusur punya manfaat ganda, yaitu segera mengkarantina mereka yang terinfeksi sehingga memutus rantai penularan dan agar mereka segera mendapat penanganan kesehatan yang baik.

Kemudian karena pasar tradisional dan sektor informal lain sudha boleh beroperasi normal, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Tentu saja pasar dan tempat keramaian harus menjadi objek dari tes dan telusur yang lebih intens. Jika terjadi ada pedagang yang ketahuan positif maka tentu konsep telusur masif pada pedagang dan konsumennya (yang tentu sudah pulang ke rumah) harus dilakukan secara amat rinci.

”Teman-teman pekerja sektor informal perlu terus diinformasikan bahwa kalau ada gejala dan kecurigaan tertular, maka segera menghubungi petugas kesehatan untuk melakukan tes,” jelasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk ekstra berhati-hati terkait perpanjangan PPKM Level 4 sekaligus pelonggarannya untuk sektor usaha kecil. Sebab, dari hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun.

Puan menjelaskan, pemerintah ke depan harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi. “Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM Level 4 diperlonggar, berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem,” ujarnya.

Dalam kondisi pelonggaran seperti ini, lanjut Puan, pemerintah harus lebih sigap mengambil tindakan jika tiba-tiba terjadi peningkatan laju penularan Covid-19. Tindakan pemerintah dalam mengubah mode gas atau rem tidak boleh telat, dan tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan virus itu sendiri. Artinya, kalau sudah mulai ngegas, jangan sampai lupa ngerem.

63 Ribu Anggota TNI Jadi Tracer Covid-19

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya menekan pertumbuhan angka pasien Covid-19. Memperluas jangkauan tracing menjadi salah satu cara yang mereka tempuh. ”Tracing kontak erat yang saat ini dilaksanakan,” kata dia kemarin. Babinsa, babinkamtibmas, serta petugas puskesmas yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas tersebut.

Merujuk standar WHO, Hadi menyatakan bahwa rasio tracing kontak erat mestinya berada pada angka 30:1. ”Namun, di Indonesia saat ini baru bisa dilaksanakan 1:1. Satu yang terkonfirmasi dan satu yang kami laksanakan tracing kontak erat,” bebernya. Untuk itu, TNI bersama Polri turun tangan membantu tracing kontak erat. Menurut dia, saat ini sudah ada 63 ribu tracer dari TNI di berbagai wilayah.

Puluhan ribu tracer itu siap digerakkan kapan saja. Selain itu, BNPB juga menambah kekuatan tracer dengan mengirim tujuh ribu orang untuk melaksanakan tracing kontak erat. Ditambah tenaga dari Polri, Kemenkes, dan instansi lainnya, Hadi optimistis jangkauan tracing semakin luas. Apalagi, Kemenkes sudah memberikan pelatihan kepada para tracer tersebut untuk melaksanakan digital tracing.

Dengan begitu, tracer bisa melaksanakan tracing kontak erat tanpa menemui masyarakat yang sudah berkontak dengan pasien Covid-19. ”Tracer digital akan mewawancarai masyarakat yang harus kami tracing karena terjadi kontak erat dengan menggunakan alat komunikasi WhatsApp atau handphone,” jelasnya. Wawancara dilakukan untuk mengambil data serta menjadwalkan tes Covid-19.

Digital tracing, lanjut Hadi, dilaksanakan menggunakan aplikasi Silacak yang terus dikembangkan. Pelatihan kepada para tracer untuk menggunakan aplikasi tersebut sudah dilaksanakan. Mereka juga melakukan simulasi sebelum mempraktikan strategi tersebut. Sehingga kendala-kendala yang mungkin muncul bisa dideteksi lebih dulu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa testing di Indonesia sudah naik. Saat awal dia menjabat, testing hanya berkisad 30 ribu hingga 40 ribu saja. "Sekarang orangnya sudah 240 ribu dan harus ditingkaykan teru," katanya.

Dia mengimbau agar masyarakat tak takut untuk melakukan testing. Tujuannya adalah menemukan kasus sedini mungkin dan dapat diberikan perawatan. Sehingga pasien dengan gejala berat bahkan kematian, dapat diminimalisir. Selain itu, Budi mengungkapkan dengan testing cepat dapat melindungi orang yang belum terinfeksi karena yang sudah ketahuan positif Covid-19 segera mendapatkan penanganan. (far/dee/tau/deb/lum/syn/lyn)

Sumber: