Janji Politik Harus Masuk RPJMD

BENGKULU - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jonaidi meminta agar janji politik Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur, Rosjonsyah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2022/2026.

Menurutnya, janji politik itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2022-2026. Apalagi KUA PPAS tahun anggaran 2022, sudah dimasukan sejak Juli lalu, namun dikembalikan untuk diperbaiki.

BACA JUGA: Dinilai Tidak Sejalan dengan RPJMD, Dewan Kembalikan KUAPPAS APBD 2022

Mengingat dari KUA PPAS yang disampaikan masih RPJMD tahun 2016-2021, yang semestinya tidak diperbolehkan lagi. Tetapi bisa menyesuaikan RPJMD yang saat ini masih dievaluasi oleh Mendagri.

"Setelah kita cek, ternyata memang banyak usulan program yang tidak sesuai dengan RPJMD tahun 2022-2026. Apalagi dalam RPJMD yang baru terdapat 18 program prioritas, contohnya, pembangunan stadion mini disetiap Kecamatan. Semestinya pada tahun depan dibangun berapa unit dan tahun berikutnya berapa unit lagi," papar Jonaidi.

Ini juga termasuk pembagian tabung gas gratis, lanjutnya, di KUA PPAS itu juga tidak ada. Sehingga dari itu pihak Banggar meminta diperbaiki Pemprov.

BACA JUGA: Tertinggi di Sumbagsel, Dewan Kota Bengkulu Minta Kaji Ulang Harga BBM

“Jelas dasar penyusunan APBD adalah, RPJMD. Tetapi RPJMD tahun 2016-2021 sudah berakhir pada Mei 2021 lalu, dan RPJMD tahun 2022-2026 baru disahkan pada Juli kemarin,” ungkapnya.

Seharusnya, dalam usulan KUA PPAS tahun depan itu tidak melakukan copy paste terhadap RPJMD sebelumnya, tetapi belum mengakomodir dan jumlahnya tidak sedikit.

Padahal semestinya mulai tahun depan itu, Gubernur dan Wagub sudah harus mulai merealisasikan janji politiknya saat kampanye lalu.

"Jika RPJMD tahun 2022-2026 tidak dipakai, untuk apa dibuat, karena dasar hukum pembuatan KUA PPAS salah satunya mengacu pada RPJMD," paparnya.

Dari sisi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada tahun depan juga mengalami penurunan, sehingga hal tersebut menjadi perdebatan antara pihak legislatif dan eksekutif.

Pasalnya pagu anggaran mencapai Rp 3 triliun lebih, tetapi KUA PPAS yang dimasukan hanya Rp 2,8 triliun.

Sehingga dapat dipastikan terjadi perbedaan dan hal itu lagi-lagi minta diperbaiki oleh Pemprov. Baca Selanjutnya>>>