Dianugerahi Predikat Senator Kritis, Sultan: DPD Selalu Menjaga Prinsip Check and Balance Demokrasi Pancasila

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) Sultan B Najamudin menyatakan bahwa lembaga DPD RI selalu berupaya menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Yakni dengan berupaya menjaga prinsip check and balance di antara lembaga negara lainnya.

Hal ini disampaikan Sultan yang belum lama ini dianugerahi Predikat Senator Kritis dan Pro Demokrasi oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP).

Penganugerahan telah digelar Senin, 2 Oktober 2023 bertempat di gedung Sekretariat KWP di kawasan he parlemen senayan Jakarta.

BACA JUGA:Diundang Senator Connecticut, Sultan Bicara Penguatan Lembaga DPD RI 

Menurutnya, DPD RI secara kelembagaan selalu konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ia secara pribadi menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada rekan-rekan KWP karena tidak bisa hadir langsung.

Ini lantaran pada saat yang sama hari itu ia bersama presiden dan pimpinan lembaga negara lain sedang melakukan uji coba kereta cepat Jakarta Bandung.

"Kami menghormati dan menyikapi penghargaan dari organisasi dan rekan-rekan wartawan Parlemen sebagai sebuah pengingat moral," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

"Bahwa sebagai wakil masyarakat daerah yang diamanahkan menjadi pimpinan lembaga DPD RI untuk selalu mawas diri dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional secara konsisten," lanjutnya. 

BACA JUGA:Banjir Sintang, Waket DPD RI Ingatkan Pemerintah Soal Urgensi Kebijakan Perubahan Iklim

KWP, kata Sultan, tentu memiliki penilaian dan kajian yang objektif dalam menentukan nominator penghargaan. ia mengapresiasi upaya KWP dalam melakukan kontrol dan meneropong kinerja DPD RI selama ini.

"Sebagai sesama pilar demokrasi, KWP dan DPD RI harus saling mendukung dan menguatkan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menjadi pers yang objektif dan legislator yang kritis adalah dua hal yang langka di era demokrasi liberal," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Sultan, sebagai lembaga pers parlemen, ia berharap KWP juga bertanggung jawab memberikan informasi dan edukasi politik bagi masyarakat.

Salah satunya melalui mekanisme kontrol yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada publik figur yang dinilai signifikan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Sumber: