Koalisi Rakyat Pesisir Barat Gelar Aksi Damai Peringati Hari HAM Nelayan, Sampaikan 4 Tuntutan

3. Mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023.

4. Mengakui dan melindungi wilayah tangkap nelayan.

BACA JUGA:Update! Jalan Longsor di Liku Sembilan, Petugas Lakukan Perbaikan, Arus Lalin Sementara Tutup Total

Manager Kampanye Walhi Bengkulu, Puji Hendri Julita Sari menjelaskan, masa aksi ini adalah bentuk protes dari masyarakat dan perempuan pesisir Indonesia, termasuk nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, serta perempuan pelestari ekosistem pesisir dan laut.

"Masyarakat ini, sebagai pemilik sah Indonesia, merasa hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi terancam oleh kepentingan investor. Penting bagi pemerintah untuk mengakui dan melindungi wilayah tangkap nelayan, karena identitas masyarakat sebagai nelayan adalah bagian dari kedaulatan Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Zemi Sipantri, salah satu koordinator lapangan, menyampaikan, masyarakat pesisir barat Seluma berharap agar tambang pasir besi segera meninggalkan Desa Pasar Seluma.

"Keluhan kami kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, belum mendapatkan respon. Pemerintah terlihat mengabaikan suara rakyat, dan sampai saat ini, masyarakat pesisir barat Seluma kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah," tukasnya.

Sumber: