Kanopi Hijau Indonesia: Presiden Jokowi Harus Tanggung Jawab atas 9 Nawadosa

Nawadosa ketiga adala kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas, keempat yaitu omersialisasi, penyeragaman, penundukan sistem pendidikan. 

Kelima, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tindakan perlindungan koruptor. 

BACA JUGA:Kegiatan Non Fisik TMMD ke-121 Kodim 0409/Rejang Lebong Tuntas, Malam Ini Pemutaran Layar Tancap Film Pejuang

BACA JUGA:Seorang Pelajar di Lebong Diamankan, Kasusnya Bikin Miris

Nawadosa keenam adalah eksploitasi sumber daya alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim.

Eksploitasi besar-besaran batubara telah mengancam ekosistem penting, salah satunya Bentang Alam Seblat yang sudah dibebani izin tambang batubara PT Inmas Abadi.

Di sektor hilir pemerintah terus menggenjot proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang menjadi kontributor utama emisi pemicu krisis iklim.

Di Pulau Sumatera ada 33 unit PLTU yang meracuni udara yang dihirup masyarakat mulai dari Aceh hingga Lampung, bahkan pemerintah masih berambisi menambah 14 PLTU baru di pulau ini.

BACA JUGA:Korban Mobil Tertabrak Kereta Api di Pariaman Ternyata Warga Pagar Dewa Bengkulu

BACA JUGA:Apa Arti Less Sugar? Apakah Benar-Benar Aman?

Khusus di Bengkulu, proyek PLTU batubara Teluk Sepang mengakibatkan 81 orang terserang penyakit kulit menahun dan gangguan pernafasan akut.

Transisi energi harus bertumpu pada penutupan PLTU batubara dan beralih ke pembangkit energi terbarukan.

Nawadosa ketujuh yaitu sistem kerja yang memiskinkan dan menindas pekerja, kedelapan adalah pembajakan legislasi dan nawadosa kesembilan yaitu militerisme dan militerisasi.

Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar menyatakan, selama 10 tahun Jokowi menjadi presiden, terbukti tak menyelesaikan inti persoalan rakyat atas sumber penghidupan.

BACA JUGA:5 Minuman Kemasan Rendah Gula dengan Rasa Lezat, Wajib Dicoba!

Sumber: