Belajar dari Pandemi COVID-19

JAKARTA, RAKYATBENGKULU.COM - Ketika COVID-19 pertama kali menyentuh bumi Indonesia di awal tahun 2020, tak seorang pun dapat membayangkan betapa dalamnya luka yang akan ditinggalkannya. Dari Sabang sampai Merauke, selama 2 tahun itu kehidupan seolah terhenti.

Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk manusia, mendadak sunyi. Sementara, rumah sakit berubah menjadi medan pertempuran, di mana para tenaga medis berjuang mati-matian melawan musuh yang tak kasat mata ini.

Menghadapi krisis tersebut, Presiden Joko Widodo, di tengah ketidakpastian yang melanda, memimpin dengan mengusung strategi “rem” dan “gas” – sebuah pendekatan dinamis untuk menyeimbangkan penanganan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kelangsungan ekonomi.

Penerapan strategi "dua pedal" ini menjadi kunci dari segala kebijakan Pemerintah selama masa pandemi untuk menghentikan penyebaran virus, dan di sisi lain mempertahankan ekonomi agar tetap bergerak.

BACA JUGA:Tekan Penyebaran Penyakit Ngorok, Dinas Pertanian Kaur Vaksinasi 1.000 Sapi dan Kerbau di Zona Rawan

BACA JUGA:Hari Santri dan PR Santri di Era Digital

Ketika “rem” ditekan, langkah-langkan ketat diberlakukan: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi instrumen utama. Di seluruh negeri, sekolah-sekolah ditutup, perkantoran beralih ke sistem kerja dari rumah, dan bisnis terpaksa memperlambat laju operasinya. Kebijakan ini membuat banyak orang merasa terisolasi secara fisik dan emosional, terutama mereka yang mengandalkan penghasilan harian.

Sementara di sisi ekonomi, kebijakan “gas” dimaksudkan agar masyarakat tetap memiliki penghasilan, meski pada kenyataannya tantangan untuk mencapai keseimbangan ini jauh dari mudah.

Jokowi kala itu mengungkapkan betapa sulit  menerapkan kebijakan manajemen "gas" dan "rem" dalam penanganan pandemi COVID-19 dan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di Indonesia. Pasalnya, manajemen itu memerlukan perhitungan yang tepat.

"Menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita sebuah tantangan yang sangat berat, persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu, dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini," ujar Jokowi pada awal tahun lalu.

BACA JUGA:Polda Bengkulu Limpahkan Kasus Tambang Ilegal Tersangka Tunggal ke Kejaksaan, Berkas Segera Masuk Pengadilan

BACA JUGA:Menumbuhkan Kepercayaan Internasional di Tengah Krisis Global

Ketika pembatasan dilonggarkan untuk memberi ruang bagi roda ekonomi kembali berputar, misalnya, muncul kekhawatiran baru akan lonjakan kasus. Ini adalah realitas pahit yang dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama mereka yang berada di sektor informal dan UMKM, yang setiap hari tanpa penghasilan adalah ancaman langsung terhadap kehidupan.

Selama 2 tahun penuh ketegangan dan ketidakpastian itu, rakyat Indonesia menyaksikan jumlah kasus yang terus meningkat.

Sumber: