Puluhan Bidan Desa Seluma Tuntut Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, Ini 11 Poin Tuntutannya!

7. Penjelasan terkait perubahan informasi hasil seleksi di portal SSCASN.

Kiki juga menegaskan bahwa para bidan merasa tidak sanggup lagi menghadapi tes berbasis komputer yang dinilai tidak adil.

“Kami sudah puluhan tahun mengabdi namun kalah dengan yang baru beberapa tahun bekerja. Kami harap ada kebijakan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Kiki.

BACA JUGA:8 Tips Cerdas Menghadapi Teman Toxic dan Menjaga Kesehatan Mental

BACA JUGA:Mengenali dan Mengatasi Burnout Sebelum Terlambat, Kesehatan Adalah Prioritas!

Kepala Dinas Kesehatan Seluma, Rudi Syawaludin, S.Sos, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para bidan. 

Ia sepakat agar mereka minimal diangkat menjadi PPPK paruh waktu sembari menunggu kepastian dari pusat.

“Dinkes siap mendukung upaya para bidan. Jika ada solusi, tentu akan dicoba bersama-sama,” ungkap Rudi.

Sementara itu, Wilian Eka Saputra, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Seluma, menjelaskan bahwa tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK pada tahun anggaran 2024 akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

“Jika diangkat menjadi PPPK paruh waktu otomatis mendapatkan NIP, namun gajinya berbeda dengan PPPK penuh waktu,” terang Wilian.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Seluma, Pasrul Hamidi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan.

BACA JUGA:Punya Manfaat Positif, Ini Pentingnya Bersikap Bodo Amat untuk Kesehatan Mental

BACA JUGA:Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Terpilih Masih Tunggu Keputusan Kemendagri dan MK

“Kami sudah upayakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Beberapa poin tuntutan sudah dibahas bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP),” jelas Pasrul.

Sebagai informasi, Pemkab Seluma membuka penerimaan CPNS tahun anggaran 2024 dengan total 1.350 formasi. 

Sumber: