Pemkab Rejang Lebong Gelar FGD Pembelajaran Anti Korupsi, Bangun Karakter Aparatur Berintegritas

Adi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada kabupaten atau kota di Bengkulu yang memiliki Indeks Pengendalian Korupsi (IPK) level 3. Namun, ia berharap Rejang Lebong bisa menjadi pionir yang mencapai level 3 dalam indeks ini.

"Kami berharap Rejang Lebong bisa menjadi pionir yang mencapai level 3 dalam indeks ini," kata Adi.

BACA JUGA:Pengadilan Negeri Manna Jalin Kerja Sama dengan SLBN 1 Bengkulu Selatan Guna Tingkatkan Layanan Disabilitas

BACA JUGA:Ribuan Honorer Demo Kantor Gubernur Bengkulu, Desak Pembayaran Insentif dari APBD dan Diangkat ASN

Peserta FGD yang terdiri dari pejabat dan pemimpin di jajaran Pemkab diharapkan dapat menularkan nilai-nilai anti korupsi kepada bawahannya.

"Jika para pemimpin sudah memiliki jiwa anti korupsi, maka diharapkan mereka akan menjadi contoh bagi bawahannya," jelas Adi.

Adi juga memaparkan berbagai jenis tindak pidana korupsi, termasuk korupsi sistematik, endemis, dan elit. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian korupsi harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta korupsi di Indonesia serta strategi yang tepat dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, Tim BPKP berencana membentuk komunitas pembelajaran masyarakat anti korupsi di Rejang Lebong. Salah satu langkah awal yang direncanakan adalah pembentukan grup WhatsApp sebagai media komunikasi.

"Sebagai langkah lanjutan, Tim BPKP berencana untuk membentuk komunitas pembelajaran masyarakat anti korupsi, yang akan dimulai dengan pembentukan grup WhatsApp sebagai media komunikasi awal," ujar Adi.

BACA JUGA:Pemdes Bukit Makmur Serah Terima Pembangunan Fisik, Sukses Manfaatkan Dana Insentif

BACA JUGA:Alarm untuk Orang Tua! Ini Tanda-Tanda Anak Membutuhkan 'Isi Ulang' Cinta

Dengan semangat bersama, diharapkan Rejang Lebong dapat terus memperkuat komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi.

 

Sumber: