HONDA

Kesbangpol Bengkulu Selatan Bicara Soal Sumber Dana untuk Pemungutan Suara Ulang

Kesbangpol Bengkulu Selatan Bicara Soal Sumber Dana untuk Pemungutan Suara Ulang

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Selatan, Arjo Arifin, SE.MM, --Heru/Rakyatbengkulu.com

BENGKULU SELATAN, RAKYATBENGKULU.COM – Menyikapi rencana Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan tanggapan terkait sumber dana untuk PSU tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Selatan, Arjo Arifin, SE.MM, menjelaskan bahwa pihaknya telah diundang oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah untuk mengikuti rapat daring melalui Zoom Meeting guna membahas sumber dana untuk PSU di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Bina Keuangan Daerah menyarankan agar Tim Anggaran Daerah (TAD) mencari sumber dana untuk PSU melalui dana efisiensi atau dana yang sudah ada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dapat dirasionalisasi.

“Menurut petunjuk dalam zoom meeting kemarin, dana untuk PSU bisa diambil dari dana efisiensi atau dana yang ada di Kabupaten yang dirasionalisasi. Kalau memang dana tersebut tidak mencukupi, maka disarankan untuk mengajukan proposal ke Provinsi Bengkulu atau ke Gubernur untuk meminta bantuan dana,” ucap Arjo Arifin, Senin 3 Maret 2025.

BACA JUGA:Perawatan Alami: Manfaat Es Batu untuk Kecantikan yang Jarang Diketahui

BACA JUGA:Sertijab Wabup Mukomuko Berjalan Lancar, Mantan Bupati dan Bupati Tidak Hadir

Lebih lanjut, Arjo menambahkan bahwa jika pengajuan ke Provinsi atau Gubernur belum membuahkan hasil, maka langkah terakhir adalah mengusulkan permintaan dana kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).

Selain itu, Arjo juga memberikan gambaran mengenai estimasi biaya untuk PSU tersebut. Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk Pilkada 2024 kemarin mencapai sekitar 35,7 miliar rupiah. 

Sementara itu, untuk PSU, diperkirakan biayanya hanya setengah dari jumlah tersebut karena jangka waktunya yang lebih singkat, yakni sekitar 2-3 bulan, dibandingkan dengan Pilkada yang berlangsung selama 9 bulan.

“Pilkada 2024 itu total anggarannya lebih kurang 35,7 miliar. Untuk PSU ini, diperkirakan biayanya setengah dari jumlah tersebut, karena jangka waktunya yang lebih singkat,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: