Awards Disway
HONDA

Bupati Seluma Kaji Ulang Pengangkatan Kades Dusun Baru yang Dinonaktifkan

Bupati Seluma Kaji Ulang Pengangkatan Kades Dusun Baru yang Dinonaktifkan

Audiensi Bupati Seluma dengan warga Desa Dusun Baru pada Rabu sore--Dok/KORANRBID

Warga Minta Kades Ibran Diberhentikan Permanen

Salah satu warga Desa Dusun Baru, Yoyon Putra, meminta Bupati Seluma untuk mempertimbangkan keputusan dengan bijak. 

Ia menilai bahwa sejak diberhentikan sementara selama enam bulan sejak 27 Mei 2024, Kades Ibran tidak menunjukkan itikad baik untuk menjaga kondusivitas desa.

BACA JUGA:BBM dan LPG selama Ramadan dan Jelang Idulfitri Dipastikan Cukup, Pertamina bersama Pemprov Bengkulu Sidak

BACA JUGA:7 Desa di Kedurang Siap Dikembangkan Jadi Desa Agrowisata, Ini Rencana Dinas Pertanian Bengkulu Selatan

Menurut Yoyon, hanya dua hari setelah diberhentikan sementara, Ibran memilih meninggalkan desa dan pergi ke Kota Bengkulu. 

Ia hanya sesekali kembali ke desa dan bahkan disebut menakuti perangkat desa serta kader posyandu. Selain itu, Ibran juga melaporkan enam warga ke jalur hukum atas aksi penyegelan kantor desa yang saat ini sedang diproses di pengadilan.

Yoyon menegaskan bahwa berdasarkan SK pemberhentian sebelumnya, Kades Ibran dinonaktifkan bukan karena kasus asusila, melainkan karena sikap arogansinya yang memicu keresahan warga.

“Kami meminta Bapak Bupati untuk mempertimbangkan keputusan ini. Masyarakat dan BPD Dusun Baru sudah mengajukan permohonan agar Kades diberhentikan secara permanen sesuai dengan SK yang diterbitkan pada 27 Mei 2024, di mana ia akan diberhentikan permanen apabila masih mengulangi perbuatannya,” ujar Yoyon.

BACA JUGA:Komitmen Nyata BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan dan Berdampak Sosial

BACA JUGA:Awas Kejahatan Smishing, BRI Ingatkan Nasabah Waspada dan Jaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

Latar Belakang Konflik

Aksi penyegelan kantor Desa Dusun Baru dilakukan warga sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kades Ibran. 

Mereka menolak jika pemerintahan desa tetap dijalankan oleh Kades dan perangkat yang mendukungnya.

Konflik ini bermula dari isu dugaan perselingkuhan Kades yang sempat viral di media sosial. Kasus tersebut kemudian berujung pada audit investigasi oleh Inspektorat Seluma.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: