Sinergi Pengendalian Inflasi di Tengah Pandemi, Manfaatkan Transformasi Digital untuk UMKM

  BENGKULU - Sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi mengendalikan inflasi untuk menjamin stabilitas harga.

Pengendalian inflasi secara berkelanjutan tersebut menurut Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, sejak beberapa tahun terakhir terus dilakukan Pemprov Bengkulu, sehingga Pemprov Bengkulu 2 tahun terakhir mendapatkan predikat sebagai Pemda Pengendali Inflasi Daerah Terbaik dari Tim Percepatan Pengendali Inflasi Daerah (PPID).

“Terkait inflasi Alhamdulillah di Bengkulu masih terkendali, yang perlu diketahui upaya yang dilakukan itu bukan menekan inflasi, tetapi mengendalikannya agar daya beli masyarakat tetap, sehingga geliat produksi di tingkat UMKM tetap ada. Salah satunya dengan pemanfaatan IT dalam bentuk transformasi digital untuk UMKM,” jelas Hamka Sabri, Sabtu (21/11).

Sebelumnya beberapa hari yang lalu, Hamka menjelaskan pihaknya juga telah mengikuti jalannya Rakornas Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju, melalui Virtual Meeting bersama Presiden RI Joko Widodo.

Rakornas ini lanjutnya, bertujuan untuk mendorong para kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemda Provinsi Bengkulu telah melaksanakan beberapa terobosan salah satunya meluncurkan BERIJO (Belanjo Sayur Sembako di Rumah Ajo) dengan menggunakan aplikasi. Selain sebagai transformasi digital UMKM, aplikasi belanja dengan transaksi non-tunai ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

“Bengkulu sudah punya aplikasinya kita kenal dengan nama Berijo. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dimudahkan untuk berbelanja kebutuhan pokok serta pedagang sayur juga semakin kekinian dan semakin aman di tengah pandemi Covid-19,” pungkas Hamka.

Sementara itu, terkait dampak Covid-19 ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya menyatakan kondisi perekonomian tahun ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat Inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi,” ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan, menjaga keseimbangan suplai sangat penting agar ketika perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga, khususnya kebutuhan pokok.

“Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan skema program perlindungan sosial dan yang bersifat transfer tunai mulai dari Program Keluarga Harapan, Bantuan Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, subsidi gaji, termasuk bantuan Sosial Produktif untuk bantuan modal UMKM,” jabarnya.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyumbang 57,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara keseluruhan.

Kementerian juga telah menetapkan target 10 juta UKM merambah ke digital pada tahun 2020. Dan baru-baru ini, hasil studi tersebut menunjukkan tiga prioritas investasi teknologi teratas untuk UKM di Indonesia, yaitu investasi pada cloud (20 persen), diikuti oleh keamanan siber (18 persen), dan pembelian atau peningkatan perangkat lunak IT (13 persen).

Baru-baru ini data dari Asia Pacific SMB Digital Maturity Study tahun 2020 mengungkapkan bahwa digitalisasi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia bisa meningkatkan PDB Indonesia sebesar 160 sampai 164 miliar Dolar AS pada tahun 2024, serta berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Studi ini dibuat berdasarkan hasil survei UKM dari seluruh kawasan Asia Pasifik oleh International Data Corporation (IDC) sesuai komisi Cisco. Berdasarkan hasil survei, menurut Marina Kacaribu, Managing Director, Cisco Indonesia, UKM yang lebih matang secara digital bisa menikmati keuntungan lebih tinggi, dalam hal pendapatan dan produktivitas, dibanding UKM yang mengabaikan digitalisasi.

Studi yang berdasarkan survei primer pada UKM ini menunjukkan bahwa 82 persen UKM di Indonesia memiliki keinginan bertransformasi secara digital agar bisa menghadirkan produk dan layanan baru ke pasar.

Angka ini merupakan lompatan kenaikan besar dibandingkan tahun lalu, di mana hanya 41 persen UKM yang menyampaikan keinginan yang sama. Selain itu, 59 persen mengakui bahwa persaingan saat ini sedang berubah dan mereka harus mengimbanginya. Sedangkan 38 persen mengatakan bahwa mereka bertransformasi karena ada permintaan dari pelanggan. (adn/mc)