Pemprov Bengkulu Dukung Penuh Akselerasi Pemulihan Ekonomi

BENGKULU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah mengikuti Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference, bertempat Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Rabu (25/11). Dedy menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu mendukung penuh upaya akselerasi pemulihan ekonomi paska diterpa pandemi Covid-19. Alokasi penggunaan dana tersebut difokuskan kepada bidang kesehatan, pendidikan dan sektor ekonomi terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Menindaklanjuti arahan bapak presiden, maka hari Jumat mendatang kami akan menyerahkan DIPA dan TKDD tersebut kepada pada para bupati dan perwakilan kementerian dan lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu. Hal ini dimaksudkan agar askselerasi keuangan dapat berjalan dengan baik dan mendukung pergerakan roda perekonomian di Provinsi Bengkulu kembali pulih seperti sedia kala,” ujar Dedy. Hal senada juga diungkapkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra. Menurutnya Provinsi Bengkulu menerima alokasi dana sebesar Rp 14,8 triliun untuk tahun 2021. “Seperti tadi kita dengar bersama, alokasi dana APBN pada 2021 tumbuh sebesar 0,4 persen dari tahun 2020. Bengkulu sendiri mendapat alokasi dana sebesar Rp 14,8 triliun. Rinciannya nanti akan dijabarkan langsung saat penyerahan, karena dokumen yang kita terima dari presiden itu masih dalam bentuk elektronik, nanti setelah kita cetak bisa dijabarkan satu persatu,” kata Ismed. Sementara itu, dalam arahannya Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk segera membelanjakan dana alokasi transfer tersebut untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. “Seluruh APBN ataupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Jokowi. Jokowi menyampaikan, dalam APBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun, alokasi tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp 1.032 triliun pemberdayaan dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun. “Tentu saja alokasi dana tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Diantaranya untuk bisa kesehatan sebesar Rp 169,7 pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp 26 triliun,” paparnya. Langkah Tepat Pemerintah, Prioritaskan Sektor Kesehatan, Pendidikan dan UMKM Langkah pemerintah memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan dan UMKM untuk akselerasi ekonomi nasional dinilai sangat tepat oleh Pengamat muda ekonomi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Evan Stiawan, M.M. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama hampir 1 tahun telah merubah tatanan kehidupan. Tak terkecuali di negara berkembang seperti Indonesia yang semua ikut terdampak. Dampak yang paling terasa, terang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu ini, adalah sektor kesehatan dan ekonomi. Covid-19 bukan saja mengancam nyawa manusia, namun juga sudah memporak-porandakan sendi kehidupan sosial. Menurutnya, upaya taktis dan strategis yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional dengan menfokuskan pada sektor kesehatan dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) untuk mengurangi dan menekan angka penyebaran Covid-19 harus terus ditingkatkan dan dikawal secara disiplin serta mempercepat melakukan vaksinasi massal. Dunia pendidikan kata Evan, merupakan wadah untuk mencetak generasi cemerlang di masa depan, juga sudah tepat menjadi sektor prioritas untuk diselamatkan dari dampak pandemi Covid-19. Kegiatan daring di dunia pendidikan dinilai kurang efektif dalam pembentukan karakter. Sehingga memerlukan jalan keluar dari jebakan covid-19 ini. Pengamat muda dari kalangan muda NU ini juga menegaskan, langkah pemerintah harus didukung oleh semua lapisan masyarakat. “Kita punya kewajiban yang sama untuk membantu pemerintah memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dampak covid-19 dan menjalankan prokes dengan baik,” terang mantan Ketua STIESNU Bengkulu. Penyelamatan ekonomi nasional bisa dilakukan dari langkah menyelamatkan UMKM sebagai urat nadi sekaligus benteng pertahanan ekonomi nasional. “UMKM di Bengkuku sangat banyak dan hampir semua sektor ada. Namun perlu dilihat mana yang prioritas. Lihat masuk sebagai produk unggulan apa tidak. Ini sangat penting agar segala bentuk bantuan penyelamatan nanti benar-benar tepat sasaran,” jelasnya. Bengkulu punya produk unggulan kopi, salah satunya. UMKM kopi tumbuh subur sejak 4 tahun terakhir sejak pemerintah menetapkan sebagai komuditas unggulan. “Hal ini harus jadi prioritas agar UMKM kopi yang mayoritas masih baru-baru dan belum kokoh secara ekonomi dapat bertahan hidup dan tetap melanjutkan usahanya dengan baik,” katanya. UMKM kopi yang tumbuh massif hampir di seluruh kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu tentu sangat besar menyerap tenaga kerja bisa ratusan bahkan ribuan se provinsi Bengkulu. Namun itu, menurut Evan, baru salah dari banyak sektor lain yang sama-sama perlu diselamatkan. “Pemerintah harus benar-benar selektif mengingat keterbatasan dana yang ada. Validitas datanya harus tepat sehingga akselerasi pemulihan ekonomi sukses tanpa kendala berarti,” pungkasnya. (rls)