Akhir Tahun Anggaran, Pejabat Ramai-ramai DL

KEPAHIANG –  Di penghujung tahun anggaran, para pejabat dan dewan di Kabupaten Kepahiang tampak ramai-ramai melakukan perjalanan dinas atau dinas luar (DL). Buktinya, sepekan terakhir aktivitas perkantoran tampak sepi. Pantauan RB, di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diketahui ada beberapa pejabat, baik eselon II dan III sedang tidak berada di tempat dengan alasan tugas ke luar kota. Begitu juga aktivitas di DPRD Kepahiang yang belakangan tampak sepi, lantaran sebagian anggotanya kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah. Banyaknya pejabat dan dewan yang DL di akhir tahun anggaran mendapat sorotan dari masyarakat. Aktivis Forum Mahasiswa Kepahiang (Fomak), Hernandes mengatakan harusnya di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan serapan anggaran yang minim, Pemkab Kepahiang fokus menyelesaikan program yang belum maksimal. “Sangat disayangkan melihat para pejabat ramai-ramai melakukan DL, sementara kondisi masih mencekam akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Ditambah lagi berdasarkan informasi dari media, serapan anggaran daerah kita masih sangat minim. Eh, pejabatnya masih sempat-sempatnya DL. Hasilnya masyarakat pun entah tahu atau tidak asas manfaatnya untuk daerah,” ketus Andes. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) ini mengatakan bahwa aktivitas DL di akhir tahun anggaran ini, juga menimbulkan rumor bahwa pejabat hanya mengejar agar terlihat bahwa anggaran sudah terserap dengan salah satu kegiatannya adalah kunjungan kerja atau perjalanan dinas. “Seharusnya pemerintah kabupaten memikirkan rakyatnya, udah kegiatan untuk rakyat nihil malahan bikin rakyat sakit hati. Udah jelas akhir tahun anggaran, serapan anggaran pun minim, kemudian ramai-ramai DL. Output yang diharapkan apa? Emang ada program yang harus segera dituntaskan di sisa waktu anggaran ini?,” keluhnya. Keritikan serupa disampaikan Tokoh Pemuda Kepahiang, Aan Julianda, SH, MH. Dia mengatakan, harusnya pejabat daerah bisa melihat urgensi dari perjalanan dinas itu di tengah kondisi pandemi. Menurutnya bukankah lebih baik jika dana untuk DL tersebut digunakan memback-up penanganan Covid-19 di daerah. “Kita aneh saja, apa urgensi dari melaksanakan DL di sisa tahun anggaran ini? Padahal di sisa tahun anggaran program pemerintah sudah tidak begitu banyak. Jadi jangan salahkan jika masyarakat berfikir negatif bahwa ada penyalahgunaan tugas yang dilakukan para pejabat melalui kegiatan DL. Apalagi jika memang tidak ada outputnya bagi masyarakat,” pungkasnya.(sly)