Massa Kontra Ancam Ambil Alih, Bila Musorprov KONI Diundur

  BENGKULU - Tak hanya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu juga sepakat Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI ditunda awal 2022.

Namun tidak dengan sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga.

Seperti H. Wathon dari Cabor Beladiri Hapkido yang menolak diundurnya Musorprov KONI ini. Musorprov KONI digelar 20 November.

BACA JUGA:  Musprov KONI Ditunda, Hearing Komisi IV-Dispora "Musorprov KONI adalah amanat AD/ART yang wajib dilakukan. Sesuai periodesasi. Tidak melaksanakan Musorprov berarti melanggar AD/ART yang akan membuat KONI Bengkulu dibekukan dan diambil alih KONI pusat, dengan menunjuk caretaker, ini jangan sampai terjadi," pesan Wathon.

Dijelaskannya, salah satu tugas Pelaksana tugas (Plt) mempersiapkan dan melaksanakan Musorprov setelah PON selambat-lambatnya bulan Desember.

Sehingga, KONI Bengkulu harus segera memiliki ketua definitif karena agenda kedepan makin banyak.

Pro dan kontra penundaan Musorprov KONI ini membuat gaduh.

"Apabila Plt tidak mampu melaksanakan Musorprov maka kami anggota KONI Bengkulu yang akan melaksanakan," tegasnya.

Ia juga meyakini tahun 2022 ini dalam waktu dekat sudah banyak event nasional yang akan KONI Bengkulu ikuti.

Jadi para atlet butuh persiapan segera.

"Jangan sampai berlama-lama, atlet-atlet beristirahat setelah pelaksanaan PON. Karena banyak event penting sudah menanti kita. Siapapun yg terpilih nanti sebagai ketua KONI Bengkulu harus kita dukung demi memajukan olahraga di Bumi Rafflesia," papar Wathon.

BACA JUGA:  Dialokasikan Anggaran Rp 4 Miliar, Laporan Anggaran PON Harus Jelas, 15 September Atlet Bengkulu ke Papua Ketua Penprov Karate Bengkulu, Muharamin juga meminta agar Musorprov KONI tetap dilaksanakan sesuai agenda 20 November ini.

“Kita ikuti mekanisme berlaku,” kata Muharamin yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu tersebut.

Sementara itu, Ketua Harian Pengprov Perbasi, Emil Reza Satyagraha mengatakan terkait pelaksanaan Musorprov ini dari Perbasi ini ingin berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Menurutnya Musorprov ini adalah suatu keharusan, karena ini merupakan hasil keputusan hasil Rakerprov KONI di bulan Mei lalu.

Dihadiri anggota KONI. Apalagi Desember nanti jadi batas waktu untuk pelaksanaan Musorprov.

Jadi Plt KONI harus melaksanakan Musorprov selambatnya Desember nanti.

"Jika ada alasan untuk memundurkan Musorprov harusnya kita perlu pertimbangan. Apakah masuk akal, atau sebaliknya. Jika karena LPJ yang jelas itu ada dalam rangkaian Musorprov nanti. Jadi jika Musorprov ini terlaksana makanya Lpj ini harus clear dulu. Jika tidak clear kita bisa menolak hasil itu dan Plt yang sekarang harus mempertanggungjawabkan," kata Emi.

Dari pandangan Perbasi ini, intinya bila dirasa perlu untuk memundurkan Musorprov karena alasannya LPJ dan ternyata memang LPJ nya belum jelas.

Maka pihaknya tidak ada masalah, untuk memundurkan itu.

"Yang penting sesuai mekanisme, kalau bisa tetap dalam rentang waktu di Desember 2021," tutup Emi.

Dewan Ingin Mundur

Menyikapi surat dari Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah KONI Provinsi Bengkulu, meminta agar pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Bengkulu ditunda hingga awal tahun 2022.

Komisi IV DPRD menggelar hearing bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta KONI Provinsi Bengkulu, Kamis (11/11).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menjelaskan bahwa penundaan Musorpov KONI Provinsi Bengkulu bukan untuk menghalangi agenda KONI.

Tapi untuk melancarkan kegiatan KONI ini, serta mencegah potensi adanya persolaan hibah yang tidak tuntas, seperti sebelumnya.

"Hanya karena ingin cepat-cepat Musorprov, malah-bermasalah seperti kepengurusan KONI sebelumnya dan ini harus dihindari. Musorprov ini bukannya KONI yang ngotot, tetapi panitianya. Makanya tadi kita menyarankan kepada KONI agar mengambil alih Musorprov tersebut,” papar Dempo.

Dijelaskannya, KONI yang berperan menaungi seluruh olahraga yang ada di Provinsi Bengkulu yang dibiayai murni dari APBD.

Sehingga menjadi pertanyaan jika tiba-tiba KONI ingin menggelar Musorprov.

Tanpa koordinasi dengan Dispora dan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.

Sehingga, dari fakta itulah melatarbelakangi yang pihaknya untuk menggelar hearing bersama mitra.

Karena patut juga dipertanyakan siapa yang memfasilitasi Musorprov.

"Sepakat ditunda saja terlebih dahulu. Karena kita juga tidak ingin nantinya Musorprov malah berjalan tidak sehat," kata Dempo.

Ia juga meminta KONI mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sebesar Rp 4 miliar untuk mengikuti PON nanti.

Pasalnya, saat Musorprov dilakukan nanti, akan ada ketua terpilih.

"Nantinya siapa yang mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah itu. Sementara dana hibah itu harus dipertanggungjawabkan dalam tahun ini," tukas Dempo.

Tuntaskan LPj

Terpisah, Sekretaris Dispora Provinsi, M. Daud Abdullah mengatakan selain membahas waktu pelaksanaan Musoprov KONI Bengkulu, juga berkenaan dengan evaluasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Penundaan Musprov diantaranya, karena KONI Provinsi Bengkulu terlebih dahulu diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2021 yang digelontorkan untuk mengikuti ajang PON XX di Papua.

"Untuk penggunaan dana hibah yang diminta pertanggungjawaban, silakan tanya langsung dengan KONI," kata Daud.

BACA JUGA:  Antre Nyalon Ketua KONI, dari Eks Pejabat Sampai yang Masih Menjabat Untuk diketahui, sudah ada 11 peserta yang telah mengambil formulir pendaftaran Calon Ketua Umum (Caketum) KONI Provinsi Bengkulu.

Diantaranya, Yanto dari KONI Kabupaten Bengkulu Tengah, Politisi PDI-P Dadang Mishal.

Ketua PSI Bengkulu Yogi Permadani, Mantan Wagub Dedy Ermansyah, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Muharamin.

Mantan Bupati Rejang Lebong Hijazi, Heryandi Amin, Ketua KNPI Kota Bengkulu Iwan Supratman.

Tiga kandidat lainnya yakni, Drs. Finandi, Sasriponi, M. Faisal.

Sedangkan untuk jumlah voter pada Musorprov nanti, ada 65 suara anggota.

Terdiri dari, 10 dari KONI kabupaten kota. Serta, 55 dari cabang olahraga. (war)

Simak Video Berita