TPG Triwulan II Tak Kunjung Cair

 

SELUMA, RAKYATBENGKULU.DISWAY.ID - Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Seluma, dinilai lambat memproses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi triwulan kedua.

Lantaran sampai memasuki pertengahan Juli ii, TPG Triwulan II itu belum kunjung cair padahal anggaran telah ditransfer pusat ke kas daerah.

“Sampai saat ini belum masuk ke rekening, padahal sudah bulan tujuh. Informasi juga belum ada," kata salah satu guru SD Kabupaten Seluma yang meminta namanya tidak disebutkan.

BACA JUGA: TPG Belum juga Dicairkan, Ini Penyebabnya

Dana TPG Triwulan II telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah, bahkan daerah lain sudah menerima TPG Triwlan II namun Kabupaten Seluma tak kunjung dicairkan.

“Kalau daerah lain ada yang sudah dicairkan,” ujarnya.

BACA JUGA: TPG Belum juga Dicairkan, Ini Penyebabnya

Sementara itu,  Kepala Disdikbud Kabupaten Seluma Supratman, S.Pd, MM melalui bendahara, Sigit Budiyanto, mengatakan, memang anggaran dari pusat sudah masuk tapi pihaknya saat ini masih melakukan pengajuan SPPD ke BKD.

“Saat ini masih usulan penyediaan dana ke BKD dan verifikasi rekening,” ujarnya.

Ia membatah jika pencairan TPG Kabupaten Seluma karena Disdikbud lambat dalam memproses.

Namun menurutnya pencairan TPG Triwulan II memang pada Juli, bukan Juni seperti di daerah lain. 

“Sudah sesuai jadwal memang Triwulan II bulan Juli,” ungkapnya.

Berdasarkan SK telah diterima oleh Disdikbud karena SK triwulan kedua masih menggunakan SK triwulan pertama hanya sedikit perubahan mungkin ada yang pensiun. 

BACA JUGA : Sawit Mulai Naik, Tapi Masih di Bawah Rp 1.000/Kg

Jika SK berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  RI sebanyak 1.156 pada triwulan pertama dan ditambahkan triwulan kedua sebanyak enam guru gehingga total 1.162 guru penerima TPG triwulan kedua.

Sebanyak 162 guru merupakan guru Sekolah Dasar (SD) di 182 sekolah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 48 sekolah se Kabupaten Seluma.

Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 12 miliar. Sementara sisi triwulan pertama masih ada sekitar Rp 2 miliar.

“Anggaran dibutuhkan sekitar Rp 12 miliar lebih dan sisi triwulan pertama masih ada Rp 2 miliar lagi,” terangnya.

Sementara itu, guru penerimaan non sertifikasi saat ini masih menunggu SK bupati jika sudah ada SK akan dibayarkan secara rekapan karena pada triwulan pertama juga belumnada pembayaran.

Untuk jumlah guru non sertifikasi sebanyak 267 guru.

BACA JUGA: Dua Pabrik Kelapa Sawit Sepi

“Nanti jika sudah turun SK bupati akan dibayarkan kepada sebanyak 267 guru dan besar Rp 200 ribu perbulan,” jelasnya.

Untuk diketahui tunjangan sertifikasi  yang diterima guru sebesar satu bulan gaji pokok dikali tiga bulannya, dengan nominal tunjangan yang diterima setiap guru sekitar  Rp 9 juta hingga Rp 12 juta berdasarkan pangkat dan golongan, namun tetap dikenakan pajak PPh 21 dan BPJS.(juu)