BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu telah menghentikan proses pemeriksaan terhadap laporan pencatutan nama dalam dukungan bakal calon Wali Kota Bengkulu jalur perseorangan, Ariyono Gumay dan Harialyyanto.
Keputusan ini diambil karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan.
Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa penghentian proses ini dilakukan setelah kajian mendalam yang melibatkan asistensi dari pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian.
"Untuk sampai pada keputusan tidak memenuhi syarat, kami (Bawaslu) melakukan kajian yang melibatkan Gakumdu, yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian," ujar Rahmat Hidayat dikutip antaranews.com, Kamis, 25 Juli 2024.
BACA JUGA:KPU Kota Bengkulu Bantah Tuduhan Tidak Verfak 8 Ribu Dukungan Ariyono - Harialyyanto
BACA JUGA:KPU: Kami Lakukan Verfak Sesuai Prosedur, Saksi Kunci Bakal Dihadirkan Ariyono - Harialyyanto
Rahmat Hidayat menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait, dan ditemukan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan.
"Saya tidak bisa membuka hasil kajian karena itu dokumen yang dikecualikan, tetapi intinya hasil klarifikasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa laporan ini sulit untuk dilanjutkan," jelasnya.
Sebelumnya, Bawaslu telah memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu untuk memberikan klarifikasi terkait laporan pencatutan nama dalam dukungan bakal calon Wali Kota Bengkulu jalur perseorangan Ariyono Gumay dan Harialyyanto.
"Kami telah memanggil pihak terlapor, pelapor, termasuk saksi-saksi yang dimasukkan dalam laporan. KPU kami panggil untuk dimintai keterangan terkait hasil sistem informasi pencalonan (silonkada) yang ada di KPU," kata Rahmat.
BACA JUGA:Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Teliti Berkas Perkara Pembunuhan Owner D'Sandana Curup
BACA JUGA:BPBD Provinsi Bengkulu Usulkan Perbaikan Jalan Provinsi Dampak Bencana Alam Longsor
Dalam proses klarifikasi, Bawaslu meminta keterangan dari KPU Kota Bengkulu terkait hasil verifikasi administrasi yang menyatakan bahwa pasangan bakal calon tersebut memenuhi syarat.
"Kami fokus pada pendalaman data silon, sebab data tersebut diinput oleh paslon, bukan KPU. KPU memiliki kewenangan untuk memverifikasi secara administrasi," katanya.
"Kami meminta penjelasan dari KPU mengapa data tersebut lolos atau memenuhi syarat," terang Rahmat.