Pemerintahan ke depan berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.
Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara, yang diharapkan mampu mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA:9 Cara Efektif Mengatasi Mata Panda, Salah Satunya dengan Kompres Dingin
BACA JUGA:10 Manfaat Kesehatan Mengangkat Kaki dan Menempelkannya ke Tembok Selama 15 Menit Setiap Hari
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.
Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum.
Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu.
Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karier para birokrat.
BACA JUGA:10 Manfaat Jus Wortel untuk Kesehatan yang Wajib Anda Ketahui
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritas-nya.
Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara.
Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.