KEPAHIANG, RAKYATBENGKULU.COM – Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang periode 2024-2029 resmi dilantik pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Hendri Sumardi, dengan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Plt. Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid, serta seluruh anggota DPRD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Igor Gregory Dayefiandro dari Partai Perindo kini resmi memegang posisi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang.
Selain Igor, jabatan Wakil Ketua I kini diisi oleh Bambang Asnadi dari Partai Nasdem, sementara Ansori M dari Partai Golkar dipercaya sebagai Wakil Ketua II.
BACA JUGA:Bukti Pemerataan Layanan BRI: 1 Juta Agen BRILink Tersebar di 62 Ribu Desa
Ketiga pimpinan DPRD ini diharapkan mampu menjalankan amanah dengan komitmen tinggi demi kemajuan Kabupaten Kepahiang.
Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Bengkulu Rosjonsyah mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik dan berharap mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk masyarakat.
"Selamat kepada ketiga pimpinan DPRD yang baru dilantik. Mari bekerja dengan prinsip demi kepentingan masyarakat dan rasa tanggung jawab yang tinggi," ujar Rosjonsyah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menempatkan kepentingan publik di atas segalanya dan segera menyelesaikan agenda-agenda besar, seperti pembahasan APBD 2025.
BACA JUGA:Kenapa Lampu Kabin Mobil Tidak Boleh Dinyalakan Pada Malam Hari?
BACA JUGA:DAK SD dan SMP untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Yogyakarta Tahun 2025, Ini Rinciannya
Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid turut menyampaikan harapan agar DPRD terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan daerah.
“Ke depan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus semakin kuat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan membangun Kabupaten Kepahiang menjadi lebih baik,” ungkap Bupati Hidayatullah.
Ketua DPRD yang baru dilantik, Igor Dayefiandro, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.