Dinas Perhubungan Mukomuko Butuh Jembatan Timbang, Ini Penjelasan Kadis

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sangat membutuhkan pembangunan jembatan timbang. 

Hal ini merupakan bagian dari program Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu yang bertujuan untuk membangun fasilitas tersebut di wilayah Mukomuko.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTD Kelas III Bengkulu berencana membangun jembatan timbang untuk mengatasi masalah kendaraan yang melintas dengan muatan melebihi tonase, terutama di wilayah perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan Sumatra Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Mukomuko, Sirat Purnama, ST, menjelaskan bahwa keberadaan jembatan timbang sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan jalan dan menjaga kondisi jalan di Mukomuko dari dampak kendaraan yang membawa muatan berlebihan.

BACA JUGA:Keuntungan Melimpah! Pedagang Bola Plastik di Kawasan Pendopo Merah Putih Raup Rp500 Ribu per-Hari saat Libur

BACA JUGA:Saling Melengkapi: Fakta Laki-laki yang Sebaiknya Dipahami Perempuan

"Dengan harapan adanya jembatan timbang ini agar pengawasan jalan lebih baik ke depannya dan kondisi jalan di Mukomuko lebih terjaga," ujarnya.

Lebih lanjut, jembatan timbang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Mukomuko, serta membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Selain itu, jembatan timbang ini juga akan memberikan perlindungan bagi jalan dari kerusakan akibat kendaraan yang melebihi tonase.

Untuk lokasi pembangunan jembatan timbang, lahan yang dibutuhkan sudah tersedia di rest area Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Koto Mukomuko. 

BACA JUGA:Watsons Indonesia Resmi Hadir di BenMall, Solusi Belanja Praktis untuk Gaya Hidup Sehat dan Kebutuhan Harian

BACA JUGA:Sering Merasa Tidak Bahagia? Kenali Tanda Kamu Sedang Mengabaikan Diri Sendiri

Namun, lahan tersebut belum dapat digunakan karena masih belum dihibahkan oleh PT Agro Muko, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola area tersebut.

"Untuk lahan rest areanya sudah keluar dari hak guna usaha (HGU) PT Agro Muko, dan ini tengah diurus bidang terkait, karena untuk mengusulkan pembangunan jembatan timbang, lahan tersebut harus memiliki sertifikat atas nama Kementerian Perhubungan," tutup Sirat Purnama.