Tolak Mobil Dinas, Rifai Tajudin Pilih Beli Truk Sampah untuk Rakyat

RAKYATBENGKULU.COM – Di tengah euforia menjelang pelantikannya sebagai Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin justru menyita perhatian dengan langkah tak biasa.

Ia menolak pengadaan mobil dinas untuk dirinya sendiri dan memilih mengalihkan anggaran tersebut demi memperkuat layanan kebersihan daerah.

Rifai menilai bahwa kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanganan sampah, jauh lebih mendesak dibanding pengadaan kendaraan dinas baru.

"Prioritas daerah lebih penting daripada mobil dinas baru lebih baik beli mobil sampah," ujarnya.

Alih-alih menaiki mobil dinas bernilai miliaran, Rifai lebih memilih menggunakan kendaraan yang sudah tersedia, menunjukkan sikap sederhana dan orientasi pada pelayanan publik yang nyata.

BACA JUGA:Bupati Seluma Gas Pol Program Pangan, Usulkan Cetak Sawah ke Kementan

BACA JUGA:Cair Dalam 8 Menit! Daging Kurban Beku Siap Digunakan Cukup 3 Bahan Dapur Ini

“Kalau saya harus pakai mobil seadanya, saya siap. Yang penting rakyat bisa merasakan dampaknya. Sampah yang menumpuk di wilayah kota maupun kecamatan harus segera ditangani,” sambungnya.

Berdasarkan data sementara, anggaran sebesar Rp2 miliar yang semula disiapkan untuk pembelian mobil dinas akan dialokasikan untuk membeli sedikitnya dua unit truk pengangkut sampah baru. 

Armada ini akan memperkuat lini operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), yang selama ini masih bergantung pada kendaraan tua dan sering rusak.

Truk-truk tersebut rencananya akan difokuskan untuk mengatasi persoalan menahun soal tumpukan sampah, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kota Manna dan sekitarnya, yang kerap menghadapi kendala pengangkutan saat akhir pekan atau hari libur.

Langkah pengalihan anggaran ini akan dibahas resmi dalam RAPBD awal setelah Rifai dilantik. 

BACA JUGA:Tersangka dari Internal Puskesmas, Kejari Dalami Dugaan Korupsi Dana BOK

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Gencar Telusuri Aset Para Tersangka dalam Skandal Korupsi PAD Mega Mall dan PTM

Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah awal dari rangkaian kebijakan yang pro-rakyat.