Pada sesi ini diulas bagaimana jurnalis tetap menyuarakan kebenaran ketika pintu kekuasaan ditutup rapat.
Devjyot berbagi pengalamannya meliput konflik Myanmar di bawah junta militer. Baginya, tugas jurnalis di medan penuh tekanan itu justru dimulai ketika pemerintah menolak bicara.
“Meski pemerintah menolak memberi tanggapan, tugas kita tetap mewakili sisi mereka. Itu bisa dengan cara menelusuri pernyataan lama atau catatan resmi yang pernah mereka keluarkan,” ujarnya.
BACA JUGA:Aksi Demonstrasi di DPR Memanas, Polisi Kerahkan Water Cannon
BACA JUGA:Aksi Demo Indonesia Cemas di Bengkulu Ricuh, Polisi Tembakkan Water Cannon dan Gas Air Mata
Bagi Devjyot, meliput isu hak asasi manusia bukan soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang lebih berani menjaga akurasi.
“Bagian tersulit terkadang adalah meyakinkan diri sendiri untuk terus bertanya, ketika semua orang ingin kita berhenti,” tambahnya.
Pesan itu terasa relevan di Indonesia, terutama setelah gelombang demonstrasi mahasiswa pada akhir Agustus 2025 yang berujung pada penangkapan ratusan pelajar dan mahasiswa di berbagai daerah.
Situasi di mana aparat lebih memilih menutup pintu komunikasi, justru menempatkan jurnalis pada posisi penting: memastikan publik tetap mendapatkan gambaran yang menyeluruh.
Dalam situasi ketika pemerintah bungkam, Devjyot mengingatkan jurnalis untuk tidak berhenti mencari jalan lain. “Kalau otoritas menutup pintu, jurnalis bisa beralih ke akademisi, pengacara, atau kelompok masyarakat sipil. Mereka mungkin tidak berbicara atas nama pemerintah, tapi membantu kita memahami gambaran yang lebih besar,” jelasnya.
BACA JUGA:Demo Aksi Indonesia Cemas di DPRD Provinsi Bengkulu Berakhir Ricuh, Ini 6 Point Tuntutan Mahasiswa
BACA JUGA:Polisi Amankan 7 Mahasiswa Aksi Demo di Bengkulu, 10 Personel Polisi Dilarikan ke Rumah Sakit
Peran Jurnalis dalam Melaporkan Isu HAM
Pernyataan itu sejalan dengan pengalaman banyak jurnalis di Indonesia yang harus mencari sumber alternatif di tengah minimnya keterbukaan aparat.
Seperti pada unjuk rasa Aksi Indonesia Cemas di Bengkulu, 29 Agustus 2025. Ribuan mahasiswa yang menolak kebijakan pemerintah berhadapan dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Provinsi.
Bentrokan pecah, meninggalkan luka di kedua belah pihak: tujuh mahasiswa ditangkap dengan tuduhan provokasi, sementara sepuluh polisi mengalami luka, beberapa karena benda tajam.
Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, hanya memberikan keterangan singkat mengenai penangkapan mahasiswa dan kondisi aparat.