MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mukomuko, pada tahun anggaran 2025 menunjukkan tren positif.
Hingga akhir Oktober 2025, PAD Mukomuko tercatat telah menembus lebih dari Rp100 miliar, jauh melampaui target awal sebesar Rp63 miliar.
Melihat capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko optimistis dan menetapkan target PAD tahun 2026 sebesar Rp73 miliar.
Kenaikan target ini menjadi bukti meningkatnya kinerja sektor pendapatan daerah yang tumbuh signifikan sepanjang 2025.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH, menjelaskan bahwa target PAD tahun depan meningkat karena realisasi tahun ini jauh di atas ekspektasi.
BACA JUGA:Target 71 Ribu Peserta, Program Cek Kesehatan Gratis Mukomuko Baru Sentuh 10 Persen
BACA JUGA:Ketinggian Ombak di Mukomuko Capai 4 Meter, Nelayan Diminta Tunda Melaut
“Realisasi PAD kita saat ini sudah mencapai lebih dari Rp100 miliar, atau jauh di atas target Rp63 miliar. Karena itu, kami yakin target Rp73 miliar pada 2026 sangat rasional untuk dicapai,” ujar Eva, Rabu 12 November 2025.
Menurut Eva, lonjakan pendapatan tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen pajak kendaraan bermotor, serta sejumlah retribusi daerah lainnya.
Ia menambahkan, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, mengoptimalkan sistem pemungutan, memperbaiki pelayanan publik, serta menata administrasi keuangan daerah.
“Kami juga terus memperkuat koordinasi antarlembaga untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif dan efisien,” katanya.
Lebih lanjut, Eva menegaskan Pemkab Mukomuko optimistis target PAD tahun 2026 bisa direalisasikan dengan baik.
BACA JUGA:52 Anak Alami Stunting, Pemkot Bengkulu Terus Perkuat Program Pencegahan
BACA JUGA:Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Berakhir dengan Twist Mengejutkan dan Cerita Inspiratif
Sejumlah strategi telah disiapkan, seperti perbaikan layanan pajak, digitalisasi sistem pembayaran, serta perluasan basis wajib pajak di sektor-sektor potensial.