MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) kembali mengusulkan 3.000 unit rumah untuk masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dikenal sebagai program bedah rumah, untuk tahun 2026.
Kepala Dinas Perkim Mukomuko, Suryanto, S.Pd, M.Si, mengatakan bahwa usulan ini telah dilayangkan secara resmi.
"Usulan sebanyak 3.000 unit rumah masyarakat ini telah kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2P) Sumatera IV Jambi–Bengkulu," ujarnya, Kamis 13 November 2025.
Suryanto menjelaskan, usulan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Mukomuko untuk mempercepat perbaikan kondisi rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
Menurutnya, langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
BACA JUGA:Kajati Bengkulu Turun Langsung Cek Mobil Mewah Sitaan Kasus Tambang
BACA JUGA:12 Kecamatan di Mukomuko Masuk Kategori Rawan Banjir, BPBD Imbau Warga Tetap Waspada
“Langkah ini menjadi salah satu upaya kami untuk meningkatkan kualitas hunian di Mukomuko, serta mempercepat penuntasan rumah tidak layak huni,” ungkap Suryanto.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Mukomuko juga telah mengadakan pertemuan dengan BP2P Sumatera IV beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, dibahas lebih rinci mengenai proses verifikasi data, teknis pelaksanaan, dan prioritas sasaran program bedah rumah untuk tahun 2026.
“Pertemuan tersebut membahas lebih rinci mengenai proses verifikasi, teknis pelaksanaan, serta prioritas sasaran program bedah rumah untuk tahun 2026,” jelasnya.
Dalam rapat bersama BP2P Sumatera IV, pihak balai memberikan apresiasi atas kesiapan data yang telah disampaikan oleh Pemkab Mukomuko.
BACA JUGA:Turnamen Futsal Kapolresta Cup I, Polresta Bengkulu Ajak Pelajar Bangun Karakter Lewat Olahraga
BACA JUGA:Atasi Longsor dan Lumpuhnya Akses, Pelebaran Jalan Ulu Manna–Pagar Alam Bakal Dibiayai Dana Inpres
Proses harmonisasi data dan penyesuaian teknis masih terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program ini dapat tepat sasaran.