Padahal, operasional setiap dapur membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung proses pelayanan makanan.
Mulai dari persiapan bahan, pengolahan makanan, pengemasan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Karena itu, para mitra meminta BGN mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap keberlangsungan pekerjaan relawan.
Mereka berharap perubahan aturan tidak mengurangi kemampuan dapur dalam mempertahankan tenaga kerja.
Pembayaran Insentif Oktober Juga Dipertanyakan
Selain perubahan tarif dan persoalan tenaga kerja, mitra MBG mengeluhkan beban administrasi.
Mereka mengaku harus menghadapi berbagai kewajiban administrasi dalam menjalankan operasional dapur.
Di tengah kewajiban tersebut, sejumlah mitra juga mengaku belum menerima pembayaran insentif periode Oktober.
Kondisi ini menambah tekanan terhadap keuangan mitra.
Terlebih, sebagian mitra harus menanggung kebutuhan operasional menggunakan dana sendiri.
BACA JUGA:Berkas Kasus Pembunuhan Karyawan SPPG Bengkulu Dilimpahkan ke Kejaksaan, HP Korban Belum Ditemukan
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Gandeng SPPG, Sampah Organik Bakal Diubah Jadi Pakan Maggot
Para mitra menilai hubungan kemitraan harus dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan.
Mereka meminta setiap perubahan kebijakan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak yang menjalankan operasional.
Menurut mereka, perubahan sepihak tanpa kesepakatan berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan MBG.
Mitra yang Talangi Operasional Sejak 2025 Minta Apresiasi