Perubahan ini sekaligus menggantikan mekanisme lama yang menggunakan sistem at cost tanpa plafon.
BGN menyebut pembaruan tersebut bertujuan mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui anggaran negara.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pemberian insentif mempertimbangkan ketersediaan dan mutu layanan.
"Pemberian insentif tersebut didasarkan pada ketersediaan dan mutu layanan kepada penerima manfaat, sehingga alokasi anggaran dapat dikelola secara lebih terukur," kata Tysa.
Menurut penjelasan BGN, sistem baru diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih terukur.
Setiap unit SPPG mendapatkan alokasi berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan pelayanan.
Namun, perubahan kebijakan ini masih menyisakan sejumlah persoalan yang disampaikan para mitra.
Mereka meminta BGN mempertemukan kepentingan pemerintah dan pengelola dapur melalui evaluasi bersama.
Bagi mitra, keberlanjutan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah.
Kepastian pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan kelancaran pembayaran juga menjadi faktor penting.