Karom juga menyinggung kontribusi mitra yang telah menjalankan operasional sejak awal 2025.
Menurutnya, sebagian mitra menggunakan dana talangan pribadi untuk memastikan dapur tetap beroperasi.
Namun, mereka merasa belum mendapatkan apresiasi yang sepadan dari BGN.
Karom berharap persoalan tersebut dapat disampaikan langsung kepada pimpinan BGN.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi mitra yang sejak awal ikut membangun pelaksanaan program MBG.
"Ini perlu kita sampaikan kepada kepala badan agar menjadi pertimbangan. Apalagi mitra yang sudah running sejak 2025 yang skemanya talangan dulu. Sampai hari ini tidak ada apresiasi dari pihak BGN," tegas Karom.
Para mitra berharap BGN segera mengevaluasi kebijakan tersebut.
Mereka ingin mendapatkan kepastian mengenai skema insentif, pembiayaan operasional, serta penyelesaian administrasi.
Kepastian itu dinilai penting agar dapur MBG tetap beroperasi tanpa mengabaikan kemampuan keuangan mitra.
BGN Tetapkan Insentif Rp2.000 per Penerima Manfaat
Di sisi lain, BGN memang telah memperbarui skema pemberian insentif dan biaya operasional.
Kebijakan tersebut berlaku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sistem baru mengubah mekanisme pembayaran yang sebelumnya menggunakan tarif harian tetap.
Dalam ketentuan terbaru, pengelola dapur memperoleh insentif sebesar Rp2.000 per penerima manfaat.
Sementara itu, batas maksimal biaya operasional dapur ditetapkan Rp3.000 per penerima manfaat.
Besaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani setiap unit SPPG.