Normalisasi Pulau Baai, AHY Instruksikan Pengerukan Tahap II Rampung November 2025

RAKYATBENGKULU.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pengerukan tahap II alur pelayaran Pulau Baai Bengkulu harus segera diselesaikan sesuai target pada November 2025. 

Instruksi tersebut disampaikan langsung saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa 16 September 2025, usai meninjau alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Dalam rapat itu, AHY didampingi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, sejumlah pejabat terkait, serta berdialog secara daring dengan masyarakat Pulau Enggano. 

Ia menyoroti persoalan pendangkalan alur Pulau Baai yang dianggap krusial karena bukan hanya memperlambat arus pelayaran, tetapi juga menghambat distribusi BBM serta menekan roda perekonomian daerah.

BACA JUGA:Kunjungan AHY ke Bengkulu, Infrastruktur Maritim Jadi Fokus Utama

BACA JUGA:Polres Mukomuko Gelar Latihan Menembak untuk Tingkatkan Kemampuan dan Kesiapsiagaan Personel

“Pelindo harus memastikan pengerukan tahap II yang ditargetkan selesai pada minggu keempat November 2025,” tegas AHY.

Menurut AHY, langkah penanganan persoalan tersebut dibagi ke dalam dua aspek, yakni preventif dan preservasi. 

Untuk aspek preventif, pemerintah menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi pasca pengerukan setiap semester agar kedalaman alur tetap terjaga. 

Sementara itu, aspek preservasi menekankan peran operator pelabuhan agar memastikan kontrak kerja dengan perusahaan pengerukan berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

Selain pengerukan tahap II, Pelindo juga diminta menuntaskan pekerjaan tambahan berupa normalisasi sand trap dan area abrasi dengan tenggat waktu hingga 31 Juli 2026. 

BACA JUGA:Harga Komoditi Bahan Pokok di Kabupaten Mukomuko Naik, Cabai Rp70 Ribu per Kilo

BACA JUGA:Lebih Gagah dan Bertenaga, Honda ADV 160 Hadir dengan Teknologi Canggih dan Fitur Pintar

Dalam hal ini, AHY menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah.

Sumber: