Normalisasi Pulau Baai, AHY Instruksikan Pengerukan Tahap II Rampung November 2025
Normalisasi Pulau Baai, AHY Instruksikan Pengerukan Tahap II Rampung November 2025--Ist/Rakyatbengkulu.com
“Kementerian Perhubungan harus mengawasi Pelindo dalam menjaga kedalaman alur pelayaran sesuai linimasa yang disepakati. Kemenhub juga harus menyelesaikan adendum perjanjian konsesi, menerbitkan izin PKK tahap III, serta memastikan rute perintis penerbangan dan pelayaran beroperasi secara berkelanjutan,” papar AHY.
Ia juga menugaskan Pemprov Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Utara untuk terlibat aktif dalam pemantauan.
Satgas daerah diminta memetakan kebutuhan bantuan, mendistribusikannya bersama pemerintah pusat, serta melaporkan perkembangan secara berkala agar proses penanganan bencana maupun pembangunan infrastruktur berjalan terukur.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyoroti persoalan utama yang dihadapi masyarakat Pulau Enggano.
Menurutnya, warga bukan kekurangan pangan, melainkan terkendala dalam mendistribusikan hasil bumi akibat dangkalnya alur Pulau Baai.
BACA JUGA:Lebih Gagah dan Bertenaga, Honda ADV 160 Hadir dengan Teknologi Canggih dan Fitur Pintar
“Persoalan inti adalah alur Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal. Masyarakat Enggano tidak kelaparan, hasil buminya melimpah, tetapi karena kapal sulit beroperasi maka distribusi terhambat. Akibatnya, hasil bumi membusuk, pasokan BBM terganggu, dan kerugian mencapai Rp500 juta per hari,” jelas Helmi.
Helmi juga menegaskan potensi besar yang dimiliki Enggano, mulai dari kelapa hingga pisang dengan kualitas terbaik dunia.
Ia berharap perhatian pemerintah pusat tidak hanya terfokus pada normalisasi alur, tetapi juga pada perbaikan infrastruktur penunjang lain seperti Bandara Fatmawati Soekarno, pembangunan jalan tol Bengkulu–Sumatera Selatan, serta jalan nasional menuju Pelabuhan Pulau Baai sepanjang 12 kilometer yang rusak parah.
“Ibu-ibu yang melintas di jalan itu harus bertaruh nyawa karena jalan berlubang dilalui truk-truk besar. Kami berharap ‘oleh-oleh’ dari Pak Menko untuk segera mengatasi persoalan infrastruktur di Bengkulu,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


