Pemerintah Genjot Perbaiki Infrastruktur Sekolah Rakyat Jelang Hari Kemerdekaan

Program sekolah rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

Program Infrastruktur ini dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama.

Kementerian PU menyediakan dukungan infrastruktur seperti ruang kelas, laboratorium, asrama guru, fasilitas air bersih dan sanitasi, serta kelistrikan, termasuk sistem off‑grid untuk wilayah terpencil, guna memastikan sekolah dapat segera difungsikan penuh pada tahun ajaran baru 2025/2026.

BACA JUGA:Cegah Banjir, Wali Kota Bengkulu Imbau Warga Buat Biopori di Halaman Rumah

BACA JUGA:Update Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok di Mukomuko: Harga Cabai Merah Terus Naik 

Program Sekolah Rakyat sendiri juga merupakan amanah Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sekolah ini menawarkan kurikulum terpadu yang disusun oleh tiga kementerian: Kementerian Sosial (Kurikulum Karakter dan Asrama), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kurikulum Formal), serta Kementerian Agama (Kurikulum Pendidikan Agama). 

Sekolah Rakyat saat ini melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan seluruh kebutuhan siswa—termasuk pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar—ditanggung negara penuh.

Keberhasilan renovasi Tahap 1A dan percepatan Tahap 1B mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah maupun publik. Namun, kritik juga muncul terkait tantangan infrastruktur dasar di lokasi terpencil.

BACA JUGA:Mahasiswa dan Siswa Enggano Dapat Bantuan Pendidikan, Gubernur Helmi Hasan Berikan Secara Simbolis

BACA JUGA:Update Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok di Mukomuko: Harga Cabai Merah Terus Naik

Menindaklanjuti tantangan tersebut, Menteri PAN RB Rini Widyantini menyatakan komitmen memfasilitasi kebutuhan tenaga pendidik melalui kerjasama Kementerian Sosial dan Dikdasmen. 

”Kami akan memetakan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa dan kondisi nyata di lapangan untuk memastikan kesinambungan operasional Sekolah Rakyat dan kami mendukung semua program Presiden RI dari aspek tata kelola, kelembagaan sampai bagaimana kami mentransformasikan sumber daya manusia aparaturnya”, jelasnya. 

Pemerintah melalui Nindya Karya dan Kementerian terkait menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan infrastruktur Sekolah Rakyat.

Renovasi Tahap 1A telah rampung, sementara Tahap 1B tengah dikebut agar tuntas sebelum 17 Agustus 2025.

Sumber: