Independensi Wartawan Terancam, Hendry Ch Bangun Ingatkan Jangan Seret Nama Pemerintah

RAKYATBENGKULU.COM - Jelang Kongres Persatuan PWI, isu intervensi pemerintah kembali mencuat. 

Padahal, penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi hanyalah bentuk dukungan fasilitas, bukan campur tangan.

“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di Jakarta, Jumat (22/8).

Hendry menyebut, ada pihak yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu adalah ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun ke depan. 

BACA JUGA:Kasus Korupsi DD Rindu Hati: Mantan Sekdes Resmi Ditahan Kejari Benteng Usai Mangkir dengan Alasan Sakit

BACA JUGA:ODGJ Mengganggu, Satpol PP Mukomuko Turun Tangan Amankan di Penarik

“Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ujarnya.

Hendry yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 menegaskan, hasil pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah memastikan tidak ada arahan resmi. 

“Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” katanya.

Tak hanya itu, tekanan juga datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Menurut Hendry, sejumlah Ketua PWI Provinsi ditekan atasan mereka di grup media itu agar memilih calon tertentu. 

BACA JUGA:Bengkulu Catatkan Penyaluran Beras SPHP Sebesar 584,9 Ton Hingga Agustus 2025

BACA JUGA:Viral Aksi Perampokan di Kosan Mahasiswi UNIB, Polisi Beberkan Modus Pelaku yang Ternyata Residivis

“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. 

Sumber: