SPS Minta Pemerintah Bijak Pangkas DBH dan TKD

Karena itu, keberlanjutan usaha media membutuhkan ekosistem ekonomi yang mendukung.

Mengapa SPS Meminta Pemerintah Bijak Memotong DBH dan TKD?

Kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan dengan aktivitas pembangunan dan perekonomian wilayah.

BACA JUGA:KPK Dalami Asal-usul Uang Rp4 Miliar di Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu, Ini Perkembangan Kasusnya

BACA JUGA:Ekspor Bengkulu Turun 16,61 Persen, Tersisa US$64,61 Juta

Perubahan kebijakan transfer anggaran dapat memengaruhi ruang belanja pemerintah daerah.

Dampaknya berpotensi dirasakan berbagai pelaku usaha.

Termasuk perusahaan pers yang menjalankan kegiatan bisnis di daerah.

Industri media lokal juga berhadapan dengan perubahan pola belanja iklan.

Persaingan platform digital turut memengaruhi sumber pendapatan perusahaan pers.

Dalam situasi tersebut, SPS menilai keberlanjutan media perlu mendapatkan perhatian.

Terutama ketika kebijakan fiskal berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap ekonomi daerah.

Namun, SPS tidak hanya membahas persoalan pendanaan dan keberlangsungan usaha.

Organisasi perusahaan pers ini juga menyoroti tantangan transformasi teknologi.

Januar mengatakan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah mengubah industri pers secara mendasar.

Sumber: