SPS Minta Pemerintah Bijak Pangkas DBH dan TKD
Rakernas SPS 2026 menetapkan enam rekomendasi untuk menjaga keberlanjutan perusahaan pers nasional dan daerah.--ist/rakyatbengkulu.com
Sektor riil dan ekosistem perusahaan pers juga berpotensi terkena dampaknya.
Karena itu, SPS meminta pemerintah mempertimbangkan konsekuensi kebijakan tersebut.
Keberlanjutan perusahaan pers nasional dan daerah menjadi salah satu kepentingan yang perlu diperhatikan.
9 Provinsi Hadiri Rakernas SPS 2026
Rakernas SPS 2026 diikuti perwakilan dari sembilan provinsi.
Peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
Kesembilan provinsi tersebut meliputi SPS Aceh, SPS Riau, dan SPS Jawa Barat.
Kemudian SPS Banten, SPS Jawa Timur, serta SPS Kalimantan Tengah.
Peserta lainnya berasal dari SPS Kalimantan Timur, SPS Kepulauan Riau, dan SPS Sulawesi Utara.
Melalui Rakernas tersebut, SPS menetapkan sejumlah agenda untuk memperkuat organisasi.
Persiapan Kongres SPS 2027 di Lampung menjadi salah satu tindak lanjutnya.
Sementara itu, rekomendasi mengenai DBH dan TKD menjadi bagian dari aspirasi organisasi.
SPS berharap kebijakan fiskal pemerintah turut mempertimbangkan kondisi perusahaan pers.
Terlebih, media daerah memiliki peran dalam menyediakan informasi bagi masyarakat.
Keberlanjutan perusahaan pers juga berkaitan dengan kualitas komunikasi publik.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


