Hendry Ch Bangun Sah Jadi Ketum PWI Pusat Menurut Hukum Negara, Hukum Organisasi dan Fakta Politik Organisasi

BACA JUGA:Truk Bermuatan Pasir Terguling di Seluma, Diduga Akibat Gagal Menanjak

BACA JUGA:Mengapa Orang Bisa Mengamuk karena Hal Sepele? Ini Cara Mengatasinya

Pemblokiran ini berarti tidak ada pihak lain yang dapat mengubah SK AHU tersebut. Namun, pemblokiran ini tidak mengurangi keabsahan SK AHU yang sudah diterbitkan. 

Satu-satunya cara SK AHU bisa dinyatakan tidak berlaku adalah dengan diterbitkannya SK AHU baru yang secara resmi mencabutnya. 

Namun faktanya, hingga tulisan ini dibuat, SK AHU Nomor : AHU-0000946.AH.01.08.Tahun 2024 tidak pernah dicabut. 

Berdasarkan fakta hukum ini, kepengurusan PWI Pusat yang sah menurut negara adalah kepengurusan berdasarkan SK AHU tersebut, dengan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum dan Muhammad Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal. 

Jika ada pihak lain yang mengklaim sebagai Ketua Umum PWI beserta jajaran kepengurusannya, mereka harus menunjukkan SK AHU yang sah dari Kementerian Hukum. 

Jika tidak bisa menunjukkan SK AHU tersebut, maka kepengurusan mereka tidak diakui negara. 

BACA JUGA:Perjalanan Tetap Aman dan Nyaman: Hal yang Tidak Boleh Dilakukan di Dalam Pesawat

BACA JUGA:Mengapa Orang Bisa Mengamuk karena Hal Sepele? Ini Cara Mengatasinya

Sebagai negara hukum, semua lembaga, baik lembaga negara maupun swasta, terikat secara hukum dengan SK AHU ini dalam setiap perikatan keperdataan. 

Ketiga. Fakta Politik Organisasi 

Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 7–9 Februari 2025 diorganisir oleh PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun dan Muhammad Iqbal Irsyad. 

Acara ini telah mendapat dukungan dari lebih dari 2/3 Pengurus PWI Provinsi di seluruh Indonesia. 

Para Ketua PWI Provinsi tersebut telah secara resmi menyatakan dukungan mereka melalui surat resmi dan pernyataan di media, serta telah mengirimkan nama delegasi masing-masing. 

Sumber: