HONDA

Anggaran Disdikbud Paling Gendut

Anggaran Disdikbud Paling Gendut

MUKOMUKO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukomuko turun kasta dalam besaran pagu anggaran. Pada pergeseran ketiga anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mukomuko, anggaran untuk Dinas PUPR turun jauh di bandingkan beberapa OPD lainnya. Kini OPD paling gendut dalam jumlah anggaran adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mukomuko. Dari data yang RB peroleh, OPD ini mempunyai pagu anggaran hingga Rp 213,6 miliar. Posisi tertinggi kedua ditempati Dinas Kesehatan (Dinkes), sebesar Rp 86,3 miliar. Sedangkan posisi tertinggi ketiga, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp 81,7 miliar. Dinas PUPR hanya menempati peringkat keempat, dengan pagu anggaran Rp 55,9 miliar. Dibawahnya Badan Keuangan Daerah Rp 32,3 miliar, Sekretariat DPRD Rp 29,5 miliar, Sekretariat Daerah Rp 23,5 m dan Dinas Pertanian Rp 15,3 miliar. (lengkap lihat grafis). Meskipun Disdikbud diberikan pagu anggaran yang cukup besar, OPD ini mampu merealisasikan anggaran yang didapati. Dibuktikan dengan tingkat serapan keuangan mencapai 57,62 persen atau sebesar Rp 123,1 miliar lebih. Melebihi yang ditargetkan 55 persen. Terdiri atas belanja tidak langsung (BTL) Rp 108,7 miliar dan belanja langsung (BL) Rp 14,3 miliar. Dinas ini berhasil melampaui kinerja serapan anggaran dua OPD dibawahnya, yakni Dinkes dan RSUD. Dimana Dinkes realisasinya baru 49,98 persen atau sekitar Rp 43,1 miliar. Sedangkan RSUD serapan anggarannya baru 50,31 persen, atau sekitar Rp 41,4 miliar. Sedangkan Dinas PUPR, meski lebih kecil dari tiga OPD itu, namun serapannya cukup tinggi hingga 75,87 persen atau Rp 42,4 miliar. Capaian yang selama ini sulit dilakukan OPD tersebut. Kabag Pembangunan Setdakab Mukomuko, Hari Mustaman, SP, MP mengatakan, keempat OPD yang mendapatkan pagu paling besar tidak satupun yang mendapatkan rapor merah dalam realisasi anggaran. Sehingga cukup membanggakan pihaknya. Pasalnya, ditengah pandemi Covid-19, realisasi keuangan atau serapan anggaran di OPD itu terbilang tinggi. “Disdikbud dan Dinas PUPR, hasil evaluasi TEPRA akhir bulan kemarin mendapatkan rapor biru. Sedangkan RSUD dan Dinkes, rapor kuning, atau masih perlu perhatian. Tapi ini sudah cukup bagus,” kata Hari. Malah yang mengherankan, ada dua OPD yang anggarannya kurang dari Rp 7 miliar tapi mendapatkan rapor merah. Artinya perlu perhatian khusus agar serapan anggaran menjadi tinggi. Yaitu Dinas Sosial dan Dinas Perkim,” pungkas Hari.(hue)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber:

"
"