Vaksin dari UEA Didistribusikan Desember, Pemerintah Upayakan Tambahan 10 Juta Dosis

JAKARTA – Pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin untuk Covid-19 sebanyak 20 juta dosis. Rencananya, vaksin mulai didistribusikan pada Desember.

Prioritas utama adalah tenaga kesehatan dan petugas-petugas yang berurusan langsung dengan pasien. ”Sudah dapat 20 juta. Tapi, kita ingin tambah 10 juta. Jadi 30 juta, maka akan cukup,” kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada pertemuan virtual.

Jika Januari 2021 bisa dilakukan injeksi vaksin, kata Luhut, Covid-19 di Indonesia akan bisa dikendalikan. ”Jangan sampai ada lagi dokter atau perawat kita yang menjadi korban. Untuk awal (kita berikan, Red) ke Jawa dan Bali karena penularan Covid-19 tertinggi,” jelasnya.

Indonesia saat ini mengikuti aliansi global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) sehingga akan memperoleh akses vaksin 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta dosis. Selain itu, Indonesia telah mengamankan 390 juta dosis vaksin dari kerja sama dengan Tiongkok. Tidak hanya dengan Tiongkok, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sedang mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia.

Sementara itu, pasien Covid-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Data terakhir dari Satgas Penanganan Covid-19, tower 5 telah terisi lebih dari 90 persen dari total kapasitas atau 1.442 pasien. Sebagian besar merupakan orang tanpa gejala (OTG).

Kapasitas maksimal tower 5 adalah 1.570 tempat tidur. Dengan demikian, saat ini keterisian tower 5 telah mencapai 91,84 persen. Upaya perbaikan untuk tower 4 terus dikebut. Satgas mematok target tower 4 bisa dioperasikan pekan depan.

Upaya menekan jumlah kasus Covid-19 juga belum linier dengan testing dan tracing. Ketersediaan alat tes PCR di daerah belum memadai.

Hal itu terungkap dari hasil kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Muhadjir mengecek ketersedian fasilitas penanganan Covid-19 seperti mesin polymerase chain reaction (PCR) dan laboratorium uji spesimen PCR.

’’Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi RS rujukan adalah laboratorium PCR untuk menguji spesimen dari penderita Covid-19,’’ ujar Muhadjir dalam keterangannya kemarin.

Muhadjir mendapatkan laporan bahwa ketersediaan alat tes PCR dan perangkat tes sekali pakai yang dikirimkan pusat belum cukup memadai. Kondisi itu kemudian disiasati daerah dengan melakukan pengadaan sendiri. ’’Menurut saya suatu terobosan. Saya kira daerah harus berinisiatif kalau memang fasilitas yang turun dari pemerintah pusat belum memadai,’’ ungkap mantan Mendikbud tersebut.

Dia menjanjikan, laporan soal kekurangan alat-alat pendukung penanganan Covid-19 itu dibawa ke Jakarta. Kondisi tersebut bakal jadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. (tau/mia/c7/fal)

Sumber: