OPD Rapor Merah Bertambah
MUKOMUKO – Memasuki pertengahan Oktober, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlabel rapor merah dalam penyerapan anggaran, bertambah. Jika di 31 Agustus 2020, hanya 4 OPD rapor merah, sekarang bertambah menjadi 7 tujuh OPD. Diantaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Dinas Ketahanan Pangan (Dishantan), Dinas Perikanan, Dinas Sosial (Dinsos), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora). Sebelumnya OPD yang rapor merah di 31 Agustus 2020, hanya Dinsos, BKD, Disparpora dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Artinya, di akhir September, Dinas Perkim berhasil keluar dari label rapor merah. Sedangkan sejumlah OPD yang sebelumnya hanya rapor kuning, akhirnya sekarang malah menjadi penambah daftar OPD yang rapor merah. Dari total tujuh OPD rapor merah ini, pagu anggaran seluruhnya Rp 142,2 miliar. Nyatanya, dari pagu itu, baru terserap Rp 73,3 miliar. Terdiri Belanja Tak Langsung (BTL) Rp 23,4 miliar dan Belanja Langsung (BL) Rp 49,9 miliar. Ketujuh OPD dimaksud, masih menyisakan anggaran sekitar Rp 68,8 miliar, yang belum terserap. Dana sebesar itu harus maksimal terserapnya diwaktu kurang dari tiga bulan lagi. Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Mukomuko, Hari Mustaman, SP, MP mengatakan, ketujuh OPD itu mendapatkan rapor merah karena serapan anggarannya jauh dibawah yang ditargetkan. Semestinya, setiap OPD, serapannya minimal 65 persen. Nyatanya, ketujuh OPD itu persentase serapannya dibawah 57 persen. “OPD-OPD ini perlu evaluasi. Supaya di bulan berikutnya tidak merah lagi,” sampai Hari. Rincinya lanjut Hari, RSUD serapannya baru 55,84 persen dari pagu anggaran Rp 81,7 miliar. Sehingga OPD ini masih harus membelanjakan anggaran Rp 36,1 miliar. BKD baru 46,15 persen dari pagu Rp 32,3 miliar. Masih menyisakan Rp 17,4 miliar. Selanjutnya Kecamatan Kota Mukomuko dari pagu Rp 5,8 miliar, masih menyisakan Rp 2,6 miliar. Dinas Sosial, pagu Rp 4,1 miliar, masih tersisa Rp 2,1 miliar. Dinas Perikanan pagu Rp 4,6 miliar, tersisa Rp 2,2 miliar lagi. Dinas Ketahanan Pangan, pagu dana Rp 3,8 iliar, masih belum membelanjakan sebanyak Rp 1,8 miliar lagi. “Kita sudah mendesak, agar sejumlah OPD ini, meningkatkan serapan anggarannya. Dan kondisi dari setiap OPD ini, sudah kita laporkan ke Plt. Bupati Mukomuko, Sekda Mukomuko, Inspektorat dan juga ke Kepala Bapelitbangda untuk dievaluasi,” tukas Hari.(hue) OPD Rapor Merah
OPD | Pagu | BTL | BL | Jumlah |
RSUD | Rp 81.757.999.500 | Rp 11.487.013.500 | Rp 34.170.146.269 | Rp 45.657.159.769 |
Kota Mukomuko | Rp 5.890.800.500 | Rp 2.645.617.189 | Rp 577.953.005 | Rp 3.223.570.194 |
Dinas Ketahanan Pangan | Rp 3.865.496.500 | Rp 1.449.670.625 | Rp 602.999.765 | Rp 2.052.670.390 |
Dinas Perikanan | Rp 4.647.968.000 | Rp 1.688.763.136 | Rp 703.606.587 | Rp 2.392.369.723 |
Dinas Sosial | Rp 4.175.597.000 | Rp 1.223.415.999 | Rp 799.381.223 | Rp 2.022.797.222 |
BKD | Rp 32.334.938.935 | Rp 3.591.271.727 | Rp 11.330.819.924 | Rp 14.922.091.651 |
Disparpora | Rp 9.554.509.550 | Rp 1.350.740.536 | Rp 1.739.224.310 | Rp 3.089.964.846 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: