HONDA

Paslon Mau Tanda Tangan Asal Poin Ditambah

Paslon Mau Tanda Tangan Asal Poin Ditambah

CURUP – Kejadian cukup menarik terlihat saat pelaksanaan Deklarasi Pilkada Damai di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Rejang Lebong (RL) kemarin. Ini setelah tiga dari empat perwakilan pasangan calon (paslon) sempat ‘protes’ dengan poin-poin yang ada dalam spanduk deklarasi pilkada damai yang akan mereka tanda tangani. Namun bukan memprotes isinya poin-poin yang sudah ada, melainkan merasa masih kurang sehingga perlu adanya tambahan poin dalam isi dkelarasi tersebut. ‘’Saya siap, namun seperti yang sudah kami komunikasikan sebelumnya, bahwa yang diajak berkomitmen itu kami, partai politik pengusung, Bupati, KPU, Bawaslu dan Forkopimda. Maka kami minta ditambah (point, red), karena itu juga merupakan kejahatan politik,’’ sampai Fatrolazi, SE calon wakil bupati paslon nomor satu. Kejahatan politik yang dimaksud tersebut yaitu menolak dan melawan segala bentuk politisasi anggaran. Lalu politisasi aparatur pemerintah daerah, perangkat desa, ASN, pejabat negara dan juga politisisasi anggaran-anggaran sosial. Termasuk politisasi aset-aset negara atau pemerintah. ‘’Karena bupati ikut menjadi salah satu bersama kami sepakat pilkada damai, ayo kita semua sepakat juga untuk menolah dan melawan segala macam politisasi tersebut agar pilkada ini benar-benar bisa berjalan damai. Kalau itu tidak dimasukan, maka kami mohon maaf tidak bersepakat menandatangani deklarasi pilkada damai ini, termasuk seluruh parpol pengusung kami,’’ ucap Fatrolazi. Setelah dilakukan diskusi dan pembicaraan, akhirnya semua menyepakati penambahan poin-poin yang disebutkan untuk dimasukan dalam deklarasi pilkada damai. Baru setelah itu seluruh paslon yang hadir, Bawaslu, KPU, Forkopimda dan lainnya melakukan deklarasi serta penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai. Bupati RL Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.SI menyampaikan bahwa pemerintah berharap agar pelaksanan Pilkada bisa berjalan damai dan bermartabat. Untuk itulah semua pihak harus sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut. Aparat berwenang diharapkan juga untuk tegas menindak pelaku pelanggaran pilkada nantinya, terutama praktek kecurangan dalam pilkada. Ditambahkan Bupati, dirinya berpesan kepada seluruh paslon dan tim paslon untuk bisa membangun komunikasi politik yang baik antar sesama pendukungnya dan paslon. Tidak membicarakan kejelekan Paslon lain, termasuk melakukan kampanye hitam atau Black Campaign serta tidak melakukam politik uang. ‘’Mari kita ciptakan suasana Pilkada yang damai dan kondusif. Paslon dan masing-masing pendukung saya harap sama-sama memberikan pelajaran politik yang santun demi tujuan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong lima tahun kedepan dan biarkan mereka memilih,’’ demikian Bupati.(dtk)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: