PPKM Darurat Mulai 3 Juli , Herd Immunity Ditargetkan Tercapai Akhir 2021

JAKARTA - Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat akan diberlakukan mulai besok lusa, 3 Juli 2021  hingga tanggal 20 Juli 2021 di beberapa daerah di Jawa-Bali.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi oleh pemerintah. Salah satu sumber mengungkapkan bahwa pengumuman akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo hari ini (1/7). “Rencananya demikian,” jelas Jubir Kemenko Maritim Jodi Mahardi kemarin.

Detil soal pelaksanaan dan model PPKM darurat tersebut telah beredar luas di berbagai grup percakapan setidaknya sejak Selasa (29/6) lalu dalam bentuk dua dokumen yang menjelaskan hal tersebut. Namun belum ada pejabat pemerintah yang mengkonfirmasi kebenarannya.

Meski demikian, Jodi mengkonfirmasi bahwa penerapan PPKM memang akan dilakukan selama 18 hari tersebut. “Yang diusulkan memang demikian,” jelas Jodi lewat pesan singkat. Pemberlakukan PPKM darurat ini diharapkan bisa menekan pertumbuhan kasus positif harian hingga dibawah 10 ribu per hari.

Dalam penjelasan dokumen yang diterima, pemerintah membagi empat tahapan pemberlakuan ‘rem’ PPKM Mikro berdasarkan dua indikator, yakni rata-rata kasus harian dan tingkat keterisian tempat tidur atau (BOR). Yakni PPKM Mikro Darurat, PPKM Mikro Ketat, PPKM Mikro Sedang, serta PPKM Mikro Terbatas.

PPKM Darurat akan diberlakukan selama pertambahan kasus harian masih diatas 20 ribu per hari nya dan rerata BOR Nasional berada diatas 70 persen. Sementara PPKM Mikro Ketat akan diberlakukan jika kasus harian sudah berada diantara 10 hingga 20 ribu per hari. Terus melonggar menjadi sedang dan terbatas hingga kasus bisa ditekan dibawah 5 ribu per hari dan tingkat BOR nasional dibawah 30 persen.

Daerah yang menjadi target pemberlakuan PPKM Mikro Darurat ditentukan assesmen kondisi Covid di daerah tersebut. Dihitung berdasarkan tingkat penyebaran kasus meliputi kasus konfirmasi, jumlah pasien yang dirawat di RS, serta laju kematian per 100 ribu penduduk. Dikomparasikan dengan kemampuan respon daerah dalam melakukan testing, tracing dan treatment.

Ada daerah yang nantinya dikategorikan memiliki kapasitas respon yang memadai, sedang dan terbatas. Gabungan dari berbagai indikator diatas akan menentukan kondisi daerah yang dibagi menjadi Situasi 4, Situasi 3 dan Situasi 2 degan Situasi 4 yang paling berbahaya dan mendesak untuk ditangani.

Ada total 45 kabupaten/kota dengan Situasi 4 dan 76 kabuaten/kota dengan kondisi 3 yang akan menerapkan PPKM Darurat.

Pengetatan PPKM Darurat meliputi beberapa hal yang belum dapat semuanya kami konfirmasi. Namun beberapa hal diantaranya adalah 100 persen Working From Home (WFH) bagi sektor non esensial. Sementara sektor esensial masih diperbolehkan WFO dengan 50 persen kapasitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Sektor kritikal yang membutuhkan, diijinkan beroperasi dengan 100 persen karyawan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan toko swalayan yang menjual kebutuhan sehari hari dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.

Pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, taman dan tempat hiburan, kegiatan seni dan sosial, kegiatna olahraga dan ibadah ditutup sementara sampai aman. Sementara transportasi tetap beroeprasi dengan 70 persen kapasitas.

Selain itu, restauran hanya diizinkan makan/minum di tempat dengan kapasitas 25 persen dan jam operasional sampai pukul 17.00 WIB. Sementara take away dengan layanan pesan antar diperbolehkan sampai pukul 20.00 WIB. Restauran khusus take away boleh beroperasi 24 jam.

Pesta pernikahan hanya boleh dihadiri 50 orang dengan hidangan dalam wadah tertutup untuk dibawah pulang. Dalam dokumen tersebut, disebutkan juga bahwa pemerintah menargetkan vaksinasi di kabupaten/kota prioritas mencapai 70 persen dari total vaksinasi paling lambat Agustus 2021. Dengan target herd immunity nasional tercapai akhir 2021.

Presiden Joko Widodo kemarin membeberkan pemerintah sedang melakukan kajian PPKM darurat. Kemarin, rapat finalisasi dilakukan. “Nggak tahu keputusannya nanti seminggu atau dua minggu,” ucapnya.

Jokowi mengatakan bahwa pemetaan sudah dilakukan. PPKM darurat ini dilakukan khusus di Jawa dan Bali. Alasannya 44 kabupaten/kota yang setelah assesment harus ada intervensi khusus. “Contoh di Jakarta Barat, RT/RW yang terkena Covid-19 sudah merata. Memang harus ada keputusan yang tegas,” ujarnya.

Selain itu Jokowi menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 harus dijalankan dengan baik. Jika bulan ini ditargetkan tiap harinya ada satu juta orang yang divaksin, Agustus nanti harus naik dua kali lipat. “Syaratnya memang harus tersedia vaksinnya,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi menegaskan dengan adanya kenaikan kasus berpengaruh pada indeks kepercayaan konsumen. Begitu pembatasan ketat dilakukan dan mobilitas turun, serta kasus turun, maka indek kepercayaan konsumen naik.

Kenaikan kasus juga mempengaruhi indeks kenaikan retail. Ternyata hal seperti ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di negara lain juga. “Begitu ada penambahan kasus harian, indeks penjualan retailnya turun,” bebernya. Jokowi menegaskan untuk mengatasi keterpurukan ekonomi kali ini, harus sejalan dengan penanganan Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyebut vaksinasi adalah kuncu agar Indonesia bisa memerangi pandemi. Rosan bahkan cukup optimis. Sebab, vaksinasi di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

‘’Vaksin kita juga menjadi salah satu yang terbaik di dunia dan sudah diberikan pada 40 juta orang, sehingga memberikan harapan untuk bergerak maju. Kami meyakini pertumbuhan Indonesia akan terus berkembang,’’ ujarnya pada Munas Kadin di Kendari, kemarin (30/6).

Dia pun optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali ke jalur positif. Meski begitu, penanganan pandemi bukan hanya bertumpu pada pemerintah, namun juga masyarakat dan dunia usaha. Berbagai kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah pun telah berdampak pada aspek ekonomi dan kesehatan di tanah air.

‘’Untuk itu kami yakini Insya Allah di kuartal II 2021 pertumbuhan bisa 7 persen dan terus berkembang. Dengan begitu Indonesia bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi Covid-19 ini,’’ tutur dia.

Kemarin, bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac kembali tiba. Pada kedatangan vaksin ke-18 ini, pemerintah mendapatkan 14 juta dosis bahan baku vaksin yang nantinya akan terlebih dahulu diolah oleh Bio Farma menjadi siap pakai.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dalam waktu dekat, pemerintah juga akan segera mendatangkan pasokan vaksin lainnya dari berbagai skema pengadaan. Dengan tambahan vaksin tersebut, pemerintah berharap agar di akhir tahun ini sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia telah memperoleh vaksin. Paling tidak untuk suntikan pertama. “Bulan ini akan masuk dari AstraZeneca, bulan Agustus nanti akan masuk dari Pfizer sehingga jumlah vaksin yang masuk di semester kedua tahun ini akan menjadi lebih banyak,” ucapnya.

Di sisi pelaksanaannya, serbuan vaksinasi oleh TNI terus berjalan. Baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU berjibaku melaksanakan program tersebut. Khusus TNI AL, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menggerakkan jajarannya untuk menyasar masyarakat pesisir. Karena itu, TNI AL melaksanakan serbuan vaksinasi di pelabuhan-pelabuhan. Mulai Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, sampai Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Tidak sampai di situ, pelabuhan kapal nelayan seperti Muara Angke juga turut mereka jadikan lokasi vaksinasi. Pun demikian dermaga di area wisata seperti Dermaga Marina, Ancol. Mabes TNI AL melalui Komando Armada (Koarmada) I juga mengirim KRI untuk melaksanakan serbuan vaksinasi di daerah kepulauan. Kemarin masyarakat di Kepulauan Seribu yang mereka datangi. Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid Kacong menyatakan, hal itu mereka lakukan agar serbuan vaksinasi lebih cepat menjangkau masyarakat di kepulauan.

Rasyid mengungkapkan bahwa kemarin, KRI Clurit-641 melaksanakan serbuan vaksinasi di Pulau Kelapa. Dengan kedatangan kapal tersebut, masyarakat di sana punya opsi tambahan untuk mendapat vaksin Covid-19. ”Serbuan vaksinasi massal dengan sasaran masyarakat maritim dilaksanakan guna percepatan program vaksinasi nasional  sesuai instruksi Presiden Joko Widodo,” terang dia. Selain itu, lanjut dia, KSAL juga sudah memerintahkan hal serupa. “Dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki TNI AL termasuk penggunaan kapal perang" tambahnya.

Menurut perwira tinggi dengan dua bintang di pundak itu, kemarin ada 12 vaksinator yang ikut melaksanakan serbuan vaksinasi di atas KRI Clurit-641. Delapan vaksinator dari TNI AL dan empat lainnya dari Puskesmas Kepulauan Seribu Utara. Tidak kurang 116 dari total 250 masyarakat yang mendaftar mendapat vaksinasi di atas kapal tersebut. Tentu bukan hanya di Kepulauan Seribu, jajaran TNI AL di daerah lainnya juga melaksanakan vaksinasi ke daerah-daerah kepulauan. Salah satunya Pulau Burung yang berada di Kabupaten Tanah, Kalimantan Selatan. Serbuan vaksinasi di sana dilaksanakan oleh Pangkalan TNI AL Kotabaru.

Berbeda dengan TNI AL, TNI AU bertugas melaksanakan serbuan vaksinasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pangkalan udara. Komando Operasi TNI AU (Koopsau) I, Koopsau II, dan Koopsau III sama-sama melaksanakan serbuan vaksinasi. Dalam sehari, mereka menarget penyuntikan vaksin kepada belasan ribu masyarakat. Seperti kemarin, total 13.630 masyarakat divaksin oleh tiga kotama TNI AU tersebut. ”Sesuai arahan pimpinan, TNI AU beserta segenap jajaran, melaksanakan vaksinasi massal setiap harinya. Selasa (29/6) sebanyak 9.757 warga telah divaksin dan hari ini (Rabu, Red) kami targetkan 13.630 warga akan mendapatkan vaksin Covid-19,” jelas Kadispenau Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah.

Khusus Koopsau I, serbuan vaksinasi dilaksanakan di Markas Koopsau I, Lanud Atang Sendjaja, Lanud Roesmin Nurjadin, Lanud Supadio, Lanud Soewondo, Lanud Raden Sadjad, dan Lanud Raja Haji Fisabilillah. Kemudian lanud di Belitung, lanud di Majalengka, lanud di Batam, di Tasikmalaya, di Padang, Bandung, dan Palembang. Sementara Koopsau II melaksanakan serbuan vaksinasi di Jogjakarta, Magetan, dan Kupang. ”Sedangkan jajaran Koopsau III (serbuan vaksinasi dilaksanakan) oleh lanud di Biak, di Jayapura, dan Ambon,” beber Indan.

Indan pun menegaskan, serbuan vaksinasi yang dilaksanakan oleh TNI AU gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. ”Silakan datang dan membawa KTP, akan kami layani untuk mendapatkan vaksin selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan secara kesehatan,” ujarnya. Meski pemerintah sudah memberi lampu hijau untuk melaksanakan vaksinasi kepada anak-anak, sejauh ini serbuan vaksinasi yang dilaksanakan oleh TNI hanya diperuntukan bagi masyarakat berusia minimal 18 tahun. Serupa TNI AL dan TNI AU, TNI AD pun melaksanakan serbuan vaksinasi di berbagai daerah. Mereka bergerak dari level kodam, kodim, sampai koramil. Itu dilakukan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengungkapkan, lebih dari setahun pandemi, banyak anak yang terpapar Covid-19. Merujuk dari Satgas Penanganan Covid-19 hingga 22 Juni 2021, terdapat 266.317 atau setara 12,6 persen anak usia 0-18 tahun yang terpapar Covid-19.

Dari data tersebut, anak yang menjalani perawatan sebanyak 13,6 persen dan yang sembuh sebesar 12,9 persen. Lalu, 686 atau 1,2 persen anak yang meninggal.

Menurutnya, kebanyakan dari mereka tertular dari anggota keluarga yang terpapar, lingkungan sosial tempat tinggal, dan lokasi kerumunan."Ini tentu di luar dugaan setelah kita mengikuti proses panjang terkait dengan berbagai hal untuk pencegahan Covid-19," katanya.

Sayangnya, tak semua orangtua mau berkonsultasi dengan layanan kesehatan. Sehingha, hak kesehatan anak menjadi tertunda. Hal ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penanganan kasus Covid-19 pada anak jadi tidak komprehensif.

Karenanya, KPAI mendorong agar dilakukan pemisahan RS rujukan Covid-19 dan non Covid-19. Termasuk rs untuk kebutuhan ibu hamil dan anak-anak. "Pemerintah harus memastikan ketersediaan ICU untuk anak yang terpapar Covid-19 dan tenaga kesehatan khusus anak" ungkapnya.

Selain itu, pemerintah diminta untuk memperkuat 3T mengingat klaster keluarga sangat banyak terjadi akhir-akhir ini.  Hal tersebut bisa disertai dengan adanya satgas Covid-19 khusus perlindungan anak sampai tingkat RT. Tugasnya, fokus mengawasi protokol kesehatan 5M, mitigasi pencegahan, hingga mendampingi 3T di lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Susanto mengatakan, tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pencegahan Covid-19 pada anak adalah pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Di mana, rencananya akan didorong lebih banyak pada Juli 2021.

"PTM harus dengan 5S, siap Pemda, siap orang tau, siap sekolah, siap guru dan siap anaknya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama,Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya melindungi anak-anak Indonesia dari pandemi Covid-19. Salah satunya, dengan dimulai vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia 12-18 tahun.

"Pemerintah sangat concern dan memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan anak-anak untuk melindungi mereka dari Covid-19," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, saat ini memang belum ada kajian terkait dampak jangka panjang infeksi Covid-19 pada bayi dan anak. Termasuk risiko dan pengaruhnya pada SDM Indonesia di masa depan.

Karena itu, dia mendukung KPAI untuk dapat bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk mengkaji dampak jangka panjang Covid-19 dan antisipasinya pada anak-anak Indonesia. Sebab, masa depan Indonesia berada di tangan anak-anak.

Menko Muhadjir juga meminta dukungan KPAI, khususnya perwakilan KPAI di daerah untuk turut andil memberikan perhatian khusus kepada kasus Covid-19 yang menjalar ke anak-anak. KPAI bisa menggandeng organisasi non profit yang bergerak dalam perlindungan anak untuk memberikan sosialisai kepada orang tua terkait pentingnya vaksin, pentingnya protokol kesehatan, yang juga bertujuan untuk melindungi anak-anak dari virus.

"Marilah kita dukung upaya pemerintah untuk fokus memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal esensial yang menentukan masa depan kita," pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Ratu Ngadu Bonu Wella menegaskan, pihaknya sangat mendukung pengetatan PPKM darurat, karena penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan. "Langkah-langkah yang diambil pemerintah cukup bagus untuk menekan penyebaran Corona di Jawa, Bali dan wilayah lainnya," ujar Ratu.

Dia menyarankan agar PPKM darurat segera diputuskan. Alasannya, karena saat ini sedang masuk musim liburan anak sekolah. Jangan sampai musim liburan ini justru menjadi klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Apalagi, sambung Ratu, belakangan muncul virus Korona varian baru yang lebih berbahaya dan lebih cepat dalam penyebarannya. Makanya, sebagai anggota DPR, dia sangat mendukung sekali kebijakan tersebut.

Selain kebijakan PPKM darurat, Ratu juga mengharapkan agar pemerintah sesegera mungkin melakukan program vaksinasi terhadap anak-anak. Karena Korona varian baru banyak menyerang anak-anak. "Kami berharap program ini lebih dipercepat agar ada gerakan masif untuk vaksinasi anak-anak ini bisa terealisasi. Tidak bisa dibiarkan lama karena varian baru ini sangat cepat sekali proses penularannya," urainya.

Yang lebih mengembirakan lagi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sudah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin terhadap anak-anak.  DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap apa yang ditargetkan agar cepat terealisasi.

Terakhir, dia meminta agar proses PPKM darurat dan vaksinasi terhadap anak-anak dijalankan dengan ketat. "Jangan diberikan kelonggaran dalam penanganan Covid-19 agar bisa memutus mata rantai penyebaran secara maksimal," terang Ratu (lum)

Dari DPR, anggota Komisi IX Salleh Partaonan Daulay mempertanyakan soal istilah baru PPKM Darurat. Menurut dia, jika tidak ada kejelasan defini atau kebaruan dalam metodenya, maka cara ini tidak akan jauh berbeda dengan PPKM atau langkah-langkah lain yang sudah diambil pemerintah sebelumnya.

"Apa itu PPKM Darurat, perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, hasilnya pun akan sama juga," jelas Saleh kemarin. Dia khawatir, ini hanya penggantian nama saja setelah PPKM yang diterapkan sebelum ini dinilai tidak berhasil.

Saleh melanjutkan, dia masih mempertanyakan keengganan pemerintah untuk menerapkan kebijakan lockdown. Jika masih takut melakukan lockdown secara keseluruhan, dia menilai pemerintah bisa mencoba dengan lockdown dengan skala yang lebih kecil dulu atau lockdown akhir pekan. Artinya pada hari kerja, diterapkan pembatasan lain seperti PPKM darurat dan lockdown di luar hari kerja.

"Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19," lanjutnya. Saleh kembali menegaskan bahwa diperlukan terobosan yang baru dalam kebijakan mengingat risiko dan tantangannya semakin sulit. Masyarakat yang terpapar akan semakin banyak dan tenaga kesehatan sekaligus fasilitas kesehatan tidak dapat menangani dan menampung.

Selain solusi untuk warga lokal, DPR juga menegaskan agar pemerintah ikut memperketat akses masuk ke Indonesia menyusul peningkatan kasus Covid-19. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebutkan bahwa menyebarnya varian baru ini salah satunya juga karena kelengahan pemerintah dalam menjaga pintu masuk dari luar negeri.

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus varian Delta yang muncul pertama kali di India, kemudian terdeteksi ada di Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini karena longgarnya kebijakan akses masuk indonesia," terang Sukamta kemarin. (jpg)

Sumber: