Anggaran Defisit, Dewan Minta Naik Tunjangan

DEWAN: Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang saat mengikuti kegiatan rapat paripurna beberapa waktu lalu.

KEPAHIANG – DPRD dan Pemkab Kepahiang, saat ini melakukan pembahasan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

Padahal kondisi daerah terkini, defisit anggaran mencapai  Rp 64 miliar.

Sebagimana hasil penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Rapat memperjuangkan kesejahteraan internal dewan itu berlangsung tertutup, Selasa (2/11). BACA JUGA: Defisit Membengkak, Pangkas Anggaran DL dan TPP

Di mana hampir seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, meminta kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 12 juta per bulan menjadi Rp 17 juta.

Kemudian, tunjangan transportasi dari Rp 10 juta menjadi Rp 14 juta per bulan.

Permintaan kenaikan tunjangan anggota dewan dalam kondisi keuangan daerah yang hampir collaps, mendapat sorotan serius.

“Sangat disayangkan apa yang menjadi permintaan dewan ini. Harusnya di tengah kondisi keuangan daerah saat ini, para wakil rakyat bisa bersabar dan menunda dulu keinginan untuk kenaikan tunjangan," ujar Tokoh Pemuda Kepahiang Aan Julianda, SH, MH.

"Mengingat anggaran daerah yang defisit, ditambah lagi refocusing yang dilakukan pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 belum selesai. Alangkah baiknya anggaran yang ada saat ini untuk pemulihan ekonomi rakyat akibat pandemi ini,’’ sambung Aan.

Menurut Aan, jika yang menjadi patokan dari permintaan wakil rakyat ini adalah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

Harusnya anggota DPRD Kepahiang bisa memilah.

Apa yang saat ini menjadi prioritas untuk membelanjakan anggaran daerah. BACA JUGA: Kawan-Lawan Separtai

“Dalam melakukan pembahasan APBD, dewan bisa memilah yang mana program prioritas di atas prioritas. Kenapa dalam hal kenaikan tunjangan, tidak bisa berfikir tentang prioritas. Masa gara-gara dewan di daerah lain ada kenaikan tunjangan. Kita tanpa berfikir ikut-ikutan minta kenaikan anggaran,” ketusnya.

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU ketika dikonfirmasi membenarkan terkait usulan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

Namun ia mengklaim bahwa hal itu baru sebatas usulan dan saat ini masih dalam pembahasan.

“Ini masih usulan dan perlu dibahas lebih lanjut. Kita juga perlu melihat bagaimana kondisi kabupaten dan kota tetangga kita se Provinsi Bengkulu. Khususnya mengenai kemampuan anggarannya,” tulis Hidayat di pesan WhatsApp-nya.

Semua Sudah Ada Regulasi

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang Roland Yudhistira, S.Hut, M.Si menegaskan tidak ada yang salah dari usulan anggota DPRD tersebut.

Karena sudah ada regulasi yang mengatur dan juga mengikuti proses-proses yang terjadi di beberapa kabupaten/kota dan provinsi.

“Untuk persentase kenaikan, saat ini masih dalam proses pembahasan. Kita juga menggandeng pihak ketiga dari Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu (Unib) untuk menghitung kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi yang layak untuk anggota dewan,” terang Roland.

Ia tidak menampik bahwa sebelumnya para anggota dewan, sudah mendapat tunjangan perumahan dan transportasi yang sudah termasuk dalam item gaji bulanan anggota dewan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk besaran kenaikannya saya belum terlalu hafal detailnya, namun yang jelas untuk tunjangan transportasi diusulkan menjadi Rp 17 juta per bulan dan tunjangan perumahan menjadi Rp 14 juta per bulan,” beber Roland. BACA JUGA: Harga Pupuk Naik, Petani Kian Sulit

“Jadi proses ini adalah simultan setelah dari kenaikan yang di provinsi. Bukan soal defisit anggaran. Karena anggaran ini sudah dianggarkan sejak awal 2021 lalu, jadi bukan baru-baru ini diusulkan. untuk prosesnya saat ini masih berjalan dibahas, jika nanti disahkan pun masih membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) sebelum usulan ini direalisasikan,” demikian Roland.(sly)

Sumber: