KIB Dorong Capres yang Bisa Hilangkan Politik Identitas

JAKARTA, rakyatbengkulu.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibangun untuk membuat politik di Indonesia bebas dari politik identitas.

Ia menegaskan, seluruh pesan ini sudah sampai ke seluruh kader Partai Golkar, PAN, dan PPP hingga ke lingkup terkecil pemerintahan administrasi desa.

Menurut Airlangga, KIB menjadi gabungan partai nasional religus. Namun, KIB terbuka dengan partai manapun hingga waktu deklarasi nanti. Ketum Golkar menegaskan, KIB akan mendorong calon yang bisa menghilangkan politik identitas.

“Pertama tujuannya kan memang menghilangkan politik identitas. Jadi kita adalah koalisi nasional religius, baik yang muslim tradisional, maupun muslim modernis. Jadi tentunya itu yang akan dorong dan itu pula yang membuat kita menandatangani kesepahaman. Jadi itu clear,” tutur Airlangga usai Silaturahim Nasional KIB, di Hutan Kota Plataran, Sabtu (4/6).

Jawaban Airlangga itu menegaskan soal munculnya pertanyaan apakah KIB tidak akan memberi tempat bagi calon yang pernah menggunakan politik identitas dalam pemilu.

Ketum Golkar mengaku, KIB menyadari untuk membangun bangsa yang hebat, tidak bisa dilakukan hanya satu golongan atau sendiri-sendiri. Oleh karena itulah, KIB berupaya mengikis polarisasi dan keterbelahan di masyarakat akibat dinamika politik yang terjadi sejak satu dekade lalu.

“Membangun bangsa membutuhkan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi. Kita manfaatkan seluruh potensi yang ada, kita manfaatkan seluruh komponen bangsa yang ada,” tegasnya.

Menurut Airlangga, tujuan kerja sama tiga parpol ini untuk saling mengisi agar pembangunan bangsa Indonesia bisa terlaksana dan Indonesia menjelma menjadi negara hebat.

Di sisi lain, tidak bisa dibantah, terbentuknya kerja sama ketiga partai juga ingin menaikkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024. Diakuinya, ada kenaikan elektabilitas sejak tiga ketua umum menggagas ide Koalisi Indonesia Bersatu.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, setelah penandatanganan nota kesepahaman, ketiga parpol saat ini setara di dalam KIB. Manuver maupun pergerakan politik masing-masing parpol anggota harus diketahui oleh ketiga partai.

“Jadi kita sudah kolektif kolegial, kita bertemu siapapun, sepengetahuan kita bertiga,” tutur Airlangga. (rls/adv/pkt)

Sumber: