Kasus PMK Semakin Meluas

BENGKULU, rakyatbengkulu.disway.id – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di Provinsi Bengkulu semakin hari semakin meningkat.

Dari data yang disampaikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada 560 kasus PMK yang tercatat hingga Senin (27/6) pukul 12.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu M. Syarkawi.

“Itu tersebar di beberapa kabupaten. Jika lewat dari jam itu kita akan cek lagi update terbarunya,” kata Syarkawi. Untuk update terbaru kabupaten dengan kasus PMK terbanyak itu ada di Rejang Lebong dan yang paling sedikit ada di Kabupaten Mukomuko.

BACA JUGA:33 Ekor Sapi Terjangkit PMK di Bengkulu Selatan

“Ada Beberapa kabupaten itu yang nol kasus. Seperti di Bengkulu Utara yang awalnya hanya satu kasus dan itu sudah sembuh,” ucapnya.

Untuk vaksin PMK sendiri saat ini sudah masuk ke Indonesia. Untuk Provinsi Bengkulu untuk tahap 1 ini mendapatkan 4000 dosis vaksin PMK.

BACA JUGA:Cegah PMK Masuk Bengkulu, Pos di Nasal Kaur Aktif

“4000 dosis ini sudah kita sebarkan ke beberapa Kabupaten yang sudah lama terdampak oleh PMK ini. Itu sudah kita salurkan dan segera akan dilakukan vaksinasi,” ujarnya.

Dari Kementeriaan Kemaritiman dan Investasi menaruh perhatiaan yang sangat kuat terhadap PMK ini. Karena PMK inikan memang betulbetul pengaruhnya multi dimensi. Baik dari segi kerugiaan ekonomi sampai ke investasi. Disampaikannya, dari hasil rapat yang usai digelar bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi.

Bahwa dari pihak kementeriaan mengatakan bahwa dampak terbesar dari PMK ini sendiri adalah perekonomiaan dan investasi. Karena jika sapi itu sudah terdampak PMK maka harganya akan turun sangat jauh. Jika harga sapi sehat harganya Rp 40 juta, ketika sudah terpapar PMK maka harga sapi itu hanya Rp 10 juta.

BACA JUGA:Panik PMK, Lima Mobil Diperintahkan Pulang

“Itu kata Menteri. Bayangkan saja jika banyak sapi di Indonesia ini terkena PMK. Ini akan membuat kerugian ekonomi yang sangat tinggi,” ucapnya. Untuk biaya pemberantasan PMK Ini sendiri sangatlah tinggi. Maka pemerintah pusat memang harus betulbetul memperhatikan PMK ini.

“Sebab itu ini memang betul-betul menjadi perhatiaan dari pemerintah pusat. Untuk bagaimana langkahlangkah untuk melakukan pengendaliaan PMK ini,” tutupnya. (eng)

Sumber: