Perjuangkan Anggaran Tambahan Rp 1,5 M, untuk Selamatkan Honorer Daerah

 

MUKOMUKO, rakyatbengkulu.disway.id – Menyelamatkan 1.070 orang pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK) atau honorer daerah (Honda) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mukomuko, Pemkab Mukomuko akan memperjuangkan tambahan anggaran hingga Rp 1,5 miliar.

Anggaran diperuntukkan bagi honorarium PDPK tersebut. 

“Ya, kita perjuangkan semaksimal mungkin tambahan anggaran Rp 1,5 miliar.

Karena mau diberhentikan, solusinya apa,” ujar Yandaryat. 

Jika tidak ada perubahan, pihaknya akan mengelar rapat mengenai hasil asessment atas PDPK.

Meski belum diputuskan berapa jumlah yang dipertahankan dan yang terpaksa diberhentikan. 

BACA JUGA: Guru Honorer Pertanyakan SK PPPK

Sudah ada gambaran, perkiraan yang meneruskan kontraknya maupun yang terpaksa dihentikan kontraknya.

“Jadi proses tetap berjalan, besok akan rapat, lihat pemetaan.

Jadi dilihat mana yang kurang dan mana yang lebih. Harus ada yang bergeser. Mana yang tidak mau geser, ya kita berhentikan.

Sebab Honda itu untuk menutupi kekurangan tenaga guru, bukan menambah penumpukan.

Nanti mulai tergambar, guru yang dipertahankan dan mana yang tidak bisa dipertahankan,” sebut Yandaryat.

Rapat bersama Disdikbud Mukomuko juga membahas rencana usulan anggaran untuk PDPK tesebut.

Juga mengenai kriteria Honda yang dipertahankan dan yang harus dilepaskan.

BACA JUGA: Makin Berani, Pelajar Rampas Hp Bocah di Depan Ruko

“Semuanya akan kita bedah satu bersatu. Kami rapat identifikasi yang ada kaitannya masalah honda.

Mudah – mudahan saja usulan anggaran yang akan kita ajukan nanti dapat disetujui,” harapnya.

Kabid Dikdas Disdikbud Mukomuko, Arni Gusnita, S.Pd.AUD, MM mengatakan, sudah berusaha untuk tetap mempertahankan seluruh PDPK.

Kecuali bagi mereka yang tidak aktif atau indisipliner, atau ada pekerjaan lain yang honornya dibiayai APBD.

Kendati begitu, akan tetap ada pemangkasan yang dilakukan.

Baik itu pada tenaga pendidik maupun pada tenaga non kependidikan.

“Memang kalau melihat kondisi anggaran, perlu adanya pemangkasan tenaga honda.

Namun kalau melihat kebutuhan guru dan nonguru, sebaiknya tidak ada pemangkasan.

BACA JUGA: Keren! BRI Dorong UMKM Naik Kelas, Negara Mudahkan Legalitas dan Sertifikasi Melalui NIB

"Alhamdulillah, Pemkab merespon positif masalah ini dengan mengajukan anggaran lagi di APBD Perubahan tahun ini,” ucap Arni.

Diketahui, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di SMP sebanyak 702 orang.

Yang berstatus ASN, sebanyak 422 orang dan berstatus PDPK sebanyak 280 orang. Sedangkan di SD, jumlahnya sebanyak 1.304 orang.

Terdiri 832 orang berstatus ASN dan sebanyak 472 berstatus PDPK.

Dari jumlah itu, anggaran yang masih tersedia, itu untuk 300 orang.

 

Sumber: