Pelunasan Bipih Mulai Awal Desember 2023, Bisa dengan Virtual Account dan Top Up Saldo

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan bank penerima pelunasan. Bahkan, telah dibuat teknis-teknis pembayarannya seperti apa. ”Makanya ini salah satu terobosan kita dan Komisi VIII DPR. Kita membuat skema yang meringankan mereka jadi cicil gitu. Ditop-up istilahnya,” paparnya. 

BACA JUGA:UMK Rejang Lebong 2024 Naik, Mengikuti UMP Bengkulu

Dengan putusan yang lebih awal ini, Saiful berharap, persiapan pelaksanaan haji pun bisa rampung lebih cepat. Pembuatan visa haji misalnya, dapat diselesaikan pada Februari 2024. 

BACA JUGA:Rahasia Kulit Sehat: 7 Pelembab Alami untuk Mengatasi Kulit Kering

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa'adi, merespon penetapan biaya haji 2024. Dia mengatakan proporsi 60 persen uang jemaah dan 40 persen nilai manfaat sudah cukup proporsional. "Beban jemaah atau Bipih dengan subsidi dari nilai manfaat sudah cukup berimbang," katanya. 

BACA JUGA:Kampanye Lewat Film, Yayasan AHM Cari Film Pendek Kreatif tentang Keselamatan Berkendara

Zainut Tauhid Sa'adi yang juga mantan Wakil Menteri Agama itu menjelaskan, bahwa dalam penetapan ongkos haji harus memperhatikan dua aspek. Yaitu aspek keadilan dan keberlanjutan. Jangan sampai subsidi terlalu tinggi, sehingga mengancam kesinambungan pengelolaan dana haji di BPKH. 

BACA JUGA:Astra Motor Bengkulu Makin Gencar Edukasi Safety Riding, Kini Giliran di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu

"Penggunaan nilai manfaat harus dihitung secara proporsional dan berkeadilan," jelasnya. Tujuannya untuk menjaga agar nilai manfaat pengelolaan dana haji di BPKH tidak habis tergerus. Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan bahwa nilai manfaat untuk subsidi haji itu, menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia. Termasuk 5 juta lebih calon jemaah yang masih mengantri keberangkatan. 

BACA JUGA:Tubuh Manusia, Termasuk Wajah Mengandung Bakteri, Juga Sarung Bantal Seminggu Tidak Dicuci

Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan pemanfaatan nilai manfaat dana haji sejak 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Penggunaan nilai manfaat pernah mencapai angka hingga 59 persen pada musim haji 2022 lalu. 

BACA JUGA:Harga Rp500 Jutaan, Samsung Smart TV Neo QLED QN100B Diklaim Sebagai Smart TV QLED Tertipis di Dunia

"Gara-gara Arab Saudi menaikkan layanan biaya masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji, di saat jemaah haji sudah melakukan pelunasan Bipih," katanya. 

BACA JUGA:Agar Perjalanan Tidak Terganggu, Ini 5 Tips Menghadapi Mabuk Perjalanan yang Dijamin Ampuh

Kondisi seperti itu, menurut Zainut sudah tidak normal. Mereka mendorong agar nilai manfaat digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. Apalagi, MUI menilai kinerja BPKH belum menunjukkan hasil yang optimal. Sehingga belum dapat menghasilkan nilai manfaat yang ideal dan maksimal. 

Sumber: