Nataru, Stok Bahan Pangan untuk 3 Kabupaten di Bengkulu Aman Hingga Awal Tahun 2024

CURUP, RAKYATBENGKULU.COM - Memastikan ketersedian pangan menjelang natal dan tahun baru (Nataru), Perum Bulog Cabang Rejang Lebong yang membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu saat ini memiliki stok beras PSO sebanyak 631.910 kilogram.

Selain itu, untuk beras komersial sebanyak 16.060 kilogram, daging kerbau beku sebanyak 739 Kilogram, gula pasir 7.332 kilogram dan minyak goreng sebanyak 7.760 liter.

Kepala Perum Bulog Rejang Lebong, Guslindawati menuturkan dari bahan pangan tersebut dipastikan akan mencukupi kebutuhan natal dan tahun baru 2024 mendatang.

"Untuk natal dan tahun baru, Bulog Rejang Lebong sudah memesan beras PSO 1.500 ton dan daging kerbau beku 5,8 ton yang stoknya sudah mulai menipis,'' ungkap Guslindawati, Minggu 3 Desember 2023.

BACA JUGA:Pemasok Bahan Pangan Ikut Diperiksa

Dikatakan Guslindawati, stok beras yang dimiliki saat ini diperkirakan mencukupi kebutuhan bagi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong.

''Selain digunakan untuk pelayanan publik atau PSO dan bantuan sosial juga untuk program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) atau operasi pasar guna mencegah kelangkaan serta kenaikan harga beras khususnya menjelang natal dan tahun baru,'' terang Guslindawati.

Sementara itu, pada program pengendalian harga beras dalam tiga kabupaten, pihaknya memasok kebutuhan sejumlah pasar dalam Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong guna memenuhi kebutuhan stok pedagang beras sebanyak 2 ton per minggu untuk setiap pedagang.

Dengan adanya pasokan beras kepada pedagang ini diharapkan bisa menekan laju kenaikan harga beras yang belakangan terus melonjak akibat pengaruh musim kemarau panjang sehingga banyak petani yang gagal panen.

BACA JUGA:Siaga Penuh Distribusikan Bahan Pangan dan Kebutuhan Sanitasi Korban Erupsi Semeru

''Hal ini dalam rangka menekan harga pangan dipasaran terutama menjelang natal dan tahun baru, belum lagi nanti operasi pasar sedangkan untuk teknis dan jadwal kan masih diatur oleh pemerintah daerah,'' demikian Guslindawati.

 

 

Sumber: