Kampus Adalah Laboratorium untuk Menempa Diri! Dempo: Siapkan 100 Parlemen Muda 2029

Menanggapi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi ruang pendidikan politik di Kampus, menurut Dempo, Kampus memang harus menjadi ruang pendidikan politik. Namun tidak boleh menjadi tempat kampanye politik.

BACA JUGA:Beri Ruang Lebih Pada yang Muda, Reses Dempo Xler

Karena itu harus dibedakan pendidikan politik dengan politik praktis. Yang mana pendidikan politik itu memberi pemahaman kepada mahasiswa dan rakyat melalui politik.

“Mahasiswa merupakan agent of change dan agen kontrol sosial. Jadi sudah selayaknya mahasiswa diberikan pemahaman politik agar mengetahui fungsi kawan-kawan di parlemen dan fungsi politik Sehingga mahasiswa menyampaikan kepada rakyat siapa orang yang layak duduk di parlemen,” tegasnya.

BACA JUGA:Reses, Dempo Terima Masukan Untuk Penyusunan Perda Olahraga dan Narkotika 

Bagian lain, Wakil Rektor IV Universitas Bengkulu, Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum yang juga sebagai materi, mengatakan daya kritis mahasiswa saat ini terjadi penurunan. Lantaran tidak dengan cepat beradaptasi dengan kecanggihan teknologi.

Maka saat ini mahasiswa banyak yel-yelnya saja daripada tindakan. Seharusnya pengembangan diri saat ini tidak bisa seperti metode yang lama. 

BACA JUGA:Di Pagar Alam, Jokowi Sambangi Pasar Dempo dan Lapangan Merdeka

Dimana pada era Revolusi Industri saat ini mahasiswa harus bisa revolusi diri, sehingga memahami cara mengkritik yang baik.

“Kita sadari saat ini daya kritis mahasiswa sudah menurun. Seharusnya mahasiswa harus revolusi diri, agar mengetahui cara mengkritik yang baik dan dimana tempat kritik yang benar,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, mengkritik yang benar, tidak harus turun ke jalan, karena turun ke jalan merupakan pilihan terakhir. 

Maka sebelum itu, harus menggunakan sarana digitalisasi yang ada. Tapi itu jarang digunakan mahasiswa saat ini.

BACA JUGA:Level II Waspada, Wisatawan Lebih Baik Jauhi Gunung Dempo

Menurut Ardilafiza, mahasiswa harus menjadi mahasiswa sebagai insfrastruktur politik dari negara, sehingga bisa mengontrol dan bisa menjadi daya tekan terhadap kebijakan yang dirasa tidak menguntungkan masyarakat.

“Kalau suara masyarakat tidak muncul di permukaan hanya di kampus saja, itu tidak berarti apa-apa,” imbuhnya.

Sumber: